Akmal Malik, selaku PJ Gubernur Kalimantan Timur, meninjau langsung kesiapan logistik usai menjadi inspektur upacara Hari Ulang Tahun ke-25 Kabupaten Kutai Timur (Kutim), pada Sabtu (12/10/2024). Berdasarkan laporan Ketua KPU Kutim, delapan dari 11 jenis  logistik pemilu, tahap pertama telah diterima gudang KPU. Setidaknya, memasuki masa kampanye ini keperluan logistik pilkada Kutim masih sesuai jadwal.
"Hari ini kita memonitor kesiapan pilkada di Kutim di gudang logistik KPU. Melihat langsung kesiapan pilkada yang saat ini memasuki masa kampanye," kata Akmal Malik di gudang logistik KPU Kutim, Kompleks Perkantoran Bukit Pelangi, Sangatta.
Kesiapan KPU Kutim melaksanakan amanat undang-undang 7 tahun 2017 mendapat sorotan serius dari Akmal Malik. Pria yang menjabat sebagai Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu  memberi apresiasi atas dukungan serius jajaran KPU dan  Pemerintah Kabupaten Kutim demi meyukseskan pilkada serentak yang akan di digelar pada 27 November 2024 nanti. Sedangkan sisa logistik yang ada masih menunggu sesuai tahapan yang ditentukan KPU Pusat.
Logistik tahap kedua masih tersisa surat suara pasangan bupati/wakil, gubernur/wakil gubernur serta sejumlah formulir. Hal ini dijelaskan oleh Ketua KPU Kutim Siti Akhlis Muafin kepada PJ Akmal Malik saat melakukan inspeksi ke guang logistik KPU Kutim. Untuk itu, jaminan atas kualitas dan keamanan logistik tahap kedua sama pentingnya untuk diawasi.
Surat suara yang akan digunakan dalam Pilkada Kutai Timur berasal dari percetakan di Kota Semarang, Jawa Tengah. Pemilihan percetakan ini telah melalui proses seleksi yang ketat, guna memastikan kualitas dan keamanan surat suara. Proses produksi dan pengiriman surat suara dilakukan dengan pengawasan yang ketat, sehingga diharapkan tidak ada kendala dalam distribusi.
"Saat ini sedang proses pencetakan oleh penyedia jasa di Semarang," ujar Akmal.
Dalam upaya menjangkau daerah-daerah yang sulit diakses melalui jalur darat, Lanal Kutim telah menyatakan kesiapannya untuk membantu proses distribusi logistik Pilkada. Dengan memanfaatkan jalur laut, diharapkan seluruh daerah di Kutai Timur dapat terlayani dengan baik. Kerja sama antara pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, dan TNI AL ini diharapkan dapat memastikan kelancaran pelaksanaan Pilkada di wilayah tersebut.
Distribusi logistik pilkada yang tepat waktu hingga ke daerah-daerah terpencil merupakan salah satu kunci keberhasilan penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berintegritas. Logistik pemilu yang mencakup berbagai macam item, mulai dari surat suara, bilik suara, tinta, hingga alat tulis memiliki peran penting dalam proses pemungutan dan penghitungan suara. Setidaknya terdapat beberapa poin urgensi terhadap distribusi logistik pemilu yang tepat waktu, di antaranya :
Menjamin kelancaran proses pemungutan suara. Keterlambatan distribusi logistik dapat menyebabkan penundaan pembukaan TPS, bahkan pembatalan pemungutan suara di beberapa TPS. Hal ini tentu saja akan menghambat hak konstitusional warga negara untuk memilih.
Mencegah kecurangan. Distribusi logistik yang tepat waktu dapat mencegah terjadinya kecurangan seperti penggantian surat suara atau penggunaan formulir yang tidak sah. Dengan semua logistik tersedia di TPS pada waktu yang tepat, peluang terjadinya kecurangan dapat diminimalisir.
Meningkatkan kepercayaan publik. Keberhasilan distribusi logistik yang tepat waktu akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu. Masyarakat akan merasa bahwa pemilu diselenggarakan secara profesional dan transparan.
Menghindari konflik. Keterlambatan atau kesalahan dalam distribusi logistik dapat memicu konflik dan ketegangan di masyarakat. Oleh karena itu, distribusi yang tepat waktu sangat penting untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban.
Poin terakhir di atas menjadi perhatian bagi PJ Akmal Malik. "Kita tidak ingin ada gangguan yang merusak semangat persatuan dan kesatuan di Kutai Timur yang sudah terjalin dengan baik," tegasnya.
Di sisi yang lain, Pejabat Gubernur Kalimantan Timur itu juga menekankan soal netralitas ASN untuk tidak menyalahgunakan kewenangan yang diberikan negara untuk kepentingan politik. Dirinya mewanti-wanti ASN di Kutim, dan Kaltim secara umum, untuk menyatakan keberpihannya hanya di bilik kotak suara pada 27 November nanti. Dengan menjunjung tinggi asas jujur dan adil oleh para ASN, diharapkan tingkat partisipasi aktif masyarakat dapat meningkat, dan menjadi tolok ukur  keberhasilan pilkada di Kalimantan Timur.
