Namun demikian sering terjadi anomali di bidang pangan di Indonesia, di mana Indonesia harus mengimpor berbagai jenis bahan pangan; seperti beras, jagung, kentang, bawang merah, bawang putih, kedelai dan bahan pangan lainnya. Dengan demikian masih layakkah Indonesia disebut sebagai negara agraris?
Adalah suatu keanehan, sebuah negara agraris harus melakukan impor beras dan bahan pangan lainnya. Sering kali pemerintah berdalih untuk menstabilkan harga dan menjaga stok beras nasional. Apakah pemerintah tidak mampu menghitung kebutuhan beras dalam negeri dan berapa banyak yang diproduksi oleh petani. Pertanyaan selanjutnya, apakah negara sebesar Indonesia tidak mampu menyajikan data yang akurat mengenai stok beras nasional? Apabila hasil produksi pertanian tidak mencukupi kebutuhan beras nasional, seharusnya pemerintah memperluas lahan pertanian untuk dapat mencukupi kebutuhan beras nasional.
Sebenarnya masalah pangan dalam negeri sudah berlangsung sejak lama. Namun hingga kini pemerintah belum mempunyai perhatian yang besar terhadap sistem pertanian di Indonesia, terutama pada komoditas lokal. Pertanian khususnya yang menyangkut ketahanan pangan masih bertumpu pada level menengah kecil, dimana para petani ini masih berjalan sendiri sehinnga sektor ini tidak dijadikan sebagai ruang ekonomi.
Padahal jika dilihat dari potensi Indonesia di bidang pertanian, baik sumber daya alamnya maupun sumber daya manusianya, seharusnya Indonesia bukan negeara pengimpor bahan pangan, malahan sebaaliknya Indonesia harus menjadi negara yang dapat menambah devisa negara sebagai negara pengekspor bahan pangan. Hal ini akan dapat dicapai apabila adanya perbaikan sistem pertanian di Idonesia dan sinergitas antara petani kecil menegaha dengan pemerintah. Pemerintah harus ada tekad untuk swasembada pangan. Selanjutnya produksi pertanian ditingkatkan kualitasnya sehingga dapat bersaing dengan produk-produk luar negeri di pasar internasional. Pemerintah harus punya keberanian untuk stop impor bahan pangan, tingkatkan produksi dalam negeri. Yang terpenting adalah politkal will pemerintah untuk swasembada pangan.
