Saatnya Para Pihak Pengadaan Barang/Jasa baik dari sisi Pemerintah maupun Penyedia untuk berbuat dan mendorong kesetaraan hukum Pengadaan Barang/Jasa diantara himpitan Hukum Administratif Keuangan Negara, Hukum Penindakan Korupsi dan Hukum lainnya.
Lemahnya posisi hukum menempatkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada posisi yang teramat menggiurkan untuk dieksploitasi untuk kepentingan pihak-pihak tertentu.
Kepentingan Politik menempatkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai Sumber Dana pencapaian tujuan politik dan kekuasaan.
Kepentingan Prestasi Penegakan Hukum menempatkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai Indikator Pencapaian Kinerja Utama Penegakan Hukum sehingga jangan harapkan Kasus Pidana Pengadaan Barang/Jasa berkurang sampai kapanpun.
Kepentingan Persaingan Usaha menempatkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai obyek praktik pelanggaran persaingan usaha yang sehat.
Kepentingan prestasi administratif keuangan pemerintah menempatkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai target pencapaian Indikator Kinerja Utama Administratif Keuangan sehingga Status WTP tidak berpengaruh terhadap menurunnya Perilaku Koruptif dalam Pengadaan Barang/Jasa.
Kepentingan Bisnis Media menempatkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai trigger utama dalam upaya meningkatkan rating media, pendapatan iklan, pendongkrak oplah sehingga sampai kapanpun tidak akan ada prestasi pengadaan barang/jasa pemerintah yang akan diekspos.