Ayo Tanda Tangani Petisi UU Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

http://www.change.org/id/petisi/dpr-dan-presiden-republik-indonesia-wujudkan-undang-undang-pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah-dan-sektor-publik-cegah-korupsi-sistematis-segera?share_id=xujqrzewDX&utm_campaign=share_button_mobile&utm_medium=facebook&utm_source=share_petition


Saatnya Para Pihak Pengadaan Barang/Jasa baik dari sisi Pemerintah maupun Penyedia untuk berbuat dan mendorong kesetaraan hukum Pengadaan Barang/Jasa diantara himpitan Hukum Administratif Keuangan Negara, Hukum Penindakan Korupsi dan Hukum lainnya.


Lemahnya posisi hukum menempatkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada posisi yang teramat menggiurkan untuk dieksploitasi untuk kepentingan pihak-pihak tertentu.

1. 
   
2. 
   Kepentingan Politik menempatkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai Sumber Dana pencapaian tujuan politik dan kekuasaan.
   
   
3. 
   Kepentingan Prestasi Penegakan Hukum menempatkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai Indikator Pencapaian Kinerja Utama Penegakan Hukum sehingga jangan harapkan Kasus Pidana Pengadaan Barang/Jasa berkurang sampai kapanpun.
   
   
4. 
   Kepentingan Persaingan Usaha menempatkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai obyek praktik pelanggaran persaingan usaha yang sehat.
   
   
5. 
   Kepentingan prestasi administratif keuangan pemerintah menempatkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai target pencapaian Indikator Kinerja Utama Administratif Keuangan sehingga Status WTP tidak berpengaruh terhadap menurunnya Perilaku Koruptif dalam Pengadaan Barang/Jasa.
   
   
6. 
   Kepentingan Bisnis Media menempatkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai trigger utama dalam upaya meningkatkan rating media, pendapatan iklan, pendongkrak oplah sehingga sampai kapanpun tidak akan ada prestasi pengadaan barang/jasa pemerintah yang akan diekspos.