Kebetulan saya dilayani oleh salah seorang karyawati yang ramah dan rela memberikan print out hasil penghitungan tagihan rekening saya selama bulan april s/d Juni. Sebenarnya karyawati tersebut mau memberikan print out bulan April – September, namun saya minta cukup april, mei dan juni saja, karena kecurigaan saya hanya pada rekening bulan Mei. Rekenimg bulan april s/d Juni diperlukan untuk melakukan perbandingan dalam penghitungan tagihan rekening dimaksud. Ternyata akibat tunggakan pembayaran rekening bulan Mei yang dibayarkan pada bulan September sehingga saya dikenakan denda pada rekkening bulan Mei Rp. 30.000, Selain pembayaran denda tersebut, jumlah pemakian kwh listri k saya juga diestimasi oleh pihak PLN relatif kecil yakni hanya 88 kwh maka nilai total reknening yang harus saya bayar Rp.125.253 dibagi dengan 88 kwh sehingga rata-rata harga/kwh tagihan bulan Mei adalah Rp 1.422/Kwh (didapat dari 125.253/88). Itu berarti PLN cabang Ambon tidak melakukan kesalahan penghitungan. PLN hanya salah dalam hal mengestimasi pemakian Kwh listrik saya saja.
Mulanya saya anggap sepele kesalahan mengestimasi guna menentukan jumlah pemakaian Kwh suatu rekening listrik karena toh kalau pelanggan sudah terlanjur membayar lebih dari kwh yang tercatat pada meteran listrik dirumah pelanggan maka untuk bulan-bulan berikutnya pelanggan cukup membayar biaya beban sampai nanti jumlah Kwh listrik yang tercatat pada meteran pelanggan telah melebihi angka pada rekening terakhir yang telah terlanjur dibayar oleh pelanggan.
Astaganaga, ternyata pembayaran biaya beban di atas tadi menurut hemat saya bukan hal kecil, tapi sangat dan sangat MENCURIGAKAN. Kenapa demikian ? pertama, pelanggan yang telah membayar melebihi penggunaan Kwh berarti secara tidak langsung telah memberi subsidi/pinjaman kepada pln. Kedua, Pelanggan tidak mungkin membayar lebih jika petugas khususnya pencatat meter melakukan pencatatan/pemotretan meter dengan benar, dan hasilnya digunakan oleh petugas penghitung untuk menghitung tagihan rekening bulanan pelanggan. Ini berarti manajemen PLN yang selama ini dibangga-banggakan oleh beberapa oknum samasekali tidak terbukti, tapi justru petugas PLN melakukan MORAL HAZARD. Petugas demikian mulai dari petugas lapangan dalam hal ini pencatat/pemotret meteran rekening listrik sampai penanggung jawab hasil penghitungan patut diberi sanksi administratif sesuai peraturan yang berlaku karena telah merugikan masyarakat. Dan kalau ditelusuri terus patut diduga terkait erat dengan yang namanya TINDAK PIDANA KORUPSI. Ketiga, kalau pelanggan sudah terlanjur secara tidak langsung memberi subsidi/pinjaman kepada PLN akibat keteledoran PLN kenapa pelanggan harus dikenakan lagi biaya beban? Keempat, kalau biaya beban ini dihitung dan dikumpulkan sa Indonesia, luar biasa besar nilai subsidi pelanggan listrik yang diberikan kepada PLN. Kelima, belum lagi diperhitungkan beban biaya yang harus ditanggung pelangan saat melakukan koreksi ke pihak PLN seperti biaya foto meteran dan cuci cetaknya, biaya transport dan lain-lain.
Setelah saya mengamati tata cara penghitungan tagihan listrik PLN melalui print out yang telah disinggung di atas, rasanya biaya beban yang dibebankan kepada pelanggan listrik yang telah membayar tagihan rekening melebihi pemakian hanya akal-akalan belaka sehingga bisa saja dicurigai sebagai anggaran pendapatan non budgeter yang bisa seenaknya masuk ke kantong oknum PLN yang tidak bertanggungjawab.
Biaya beban dalam kaitan dengan system pembayaran listrik PLN yang menggunakan kartu pra bayar yang anlog dengan penggunaan pulsa HP, dimanakah yang namanya Biaya Beban?
Semoga tulisan ini ada manfaatnya dan terima kasih karena sudah membuang waktu untuk membaca.
