Sekitar 65 tahun yang lalu Negara Republik Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya secara tekstual, Akan tetapi yang menjadi pertanyaan kami kepada Penguasa” sesungguhnya kemerdekaan tersebut milik siapa?.
Wajar akhirnya apabila pertanyaan tersebut muncul, Bahkan dari beberapa Generasi kita, hal ini mengingat bahwa dari semenjak 65 tahun yang lalu, kualitas hidup rakyat Indonesia semakin hari semakin buruk saja bahkan di bawah angka. Terjadinya kesenjangan social yang terjadi semakin Merenggang luas dan Konflik Sosial pun terjadi dan hingga pada Horizontal, dan ini menunjukan bahwa cita-cita kemerdekaan Pemerintah dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia belumlah dapat terwujud secara Amanat Penderitaan Rakyat.
Hingga hari masih besarnya angka kemiskinan dan semakin hari jumlah ini semakin membengkak” dan kelaparan dan pengangguran semakin menunjukan bahwa Negara ini atau telah gagal untuk mewujudkan kemerdekaan seratus persen rakyat Indonesia.
Dan sesungguhnya sebuah pengakuan kedaulatan atas kemerdekaan RI hingga saat ini tidak pernah memberikan jaminan kepada Rakyatnya atas perlindungan dan pengakuan kedaulatan rakyat Indonesia atas tanah airnya sendiri pun masih kita ragukan saat ini.
Sesungguhnya kekayaan agraria bangsa Indonesia itu meliputi seluruh tanah, air, udara, bumi, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagai harta kekayaan nasional yang harus dipelihara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia itu sendiri.
Seperti kita lihat dan kita rasakan bersama, bahwa muara dari semua persoalan tersebut adalah terusiknya rasa keadilan rakyat. Sehingga untuk memecahkan masalah yang bersifat struktural tersebut diperlukan kebijakan yang menyentuh akar masalahnya. Melihat hal ini, inti dari masalah tersebut adalah kecil atau tiadanya aset atau akses rakyat—khususnya rakyat miskin—kepada sumber-sumber ekonomi terutama tanah, dan terbatasnya akses ke sumber sosial serta ke sumber politik.
