Meraih opini WTP dari BPK menjadi kebanggaan tersendiri bagi daerah yang menyandangnya, terlebih bagi para kontestan politik negeri ini. WTP bak dagangan politik untuk menarik simpati masyarakat, seolah-olah mereka telah menjalankan roda birokrasinya dengan benar. WTP di tangan bukan berarti para pimpinan kementrian lembaga dan pemerintah daerah dapat bernafas lega. Kebanyakan dari mereka berlindung dibalik opini WTP, dengan asumsi telah bersih dari praktik korupsi dan tak perlu lagi diperiksa. WTP adalah singkatan dari Wajar Tanpa Pengecualaian, yakni sebuah opini yang dikeluarkan auditor terhadap laporan keuangan. Sesuai amanat konstitusi dan UU No. 17 tahun 2003, audit atas laporan keuangan lembaga negara dilakukan oleh BPK.
KEMBALI KE ARTIKEL
