     kemiskinan merupakam masalah yang kompleks dari beberapa sisi, yang tidak hanya menghambat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengancam kualitas hidup dan akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Di Surabaya, sebagai kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia, meskipun mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan, kemiskinan masih menjadi tantangan.
     Data terbaru Badan Pusat Statistik menunjukkan jumlah penduduk miskin kota di Surabaya pada bukan Maret 2024 mencapai 116,62 ribu jiwa. Sedangkan di Maret 2023 berada di anka 136,37 ribu jiwa. Apabila dibandingkan jumlah ini berkurang sebesar 19,75 ribu jiwa. Berarti telah ada penurunan jumlah penduduk miskin yang cukup signifikan. Meskipun telah menurun dalam beberapa tahun terakhir, ketimpangan sosial dan kesenjangan ekonomi masih dapat terlihat jelas.
     Masalah kemiskinan ini tidak hanya terkait dengan aspek ekonomi, namun juga berkaitan erat dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan SDGs (Sustainable Development Goals), khususnya SDG 1, "No Poverty", yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan dalam berbagai bentuk di seluruh dunia. Di wilayah Surabaya, keberhasilan pencapaian SDGs sangat bergantungan pada upaya dari pihak pemerintah maupun swasta dalam menyediakan layanan  yang lebih inklusif dan merata kepada masyarakat.
     Pelayanan publik memainkan peran penting dalam mengatasi kemiskinan di Surabaya. Dengan menyediakan akses pendidikan, kesehatan, perumahan, dan lapangan pekerjaan yang lebih baik, pemerintah kota dapat membantu meningkatkan kesejahteraan warga terutama yang berada di kategori miskin. Program seperti beasiswa, layanan kesehatan gratis, bedah rumah,, dan pelatihan keterampilan dapat membuka peluang bagi masyarakat untuk keluar dari kemiskinan di Surabaya sangat bergantung pada kebijakan yang inklusif, inovasi digital, dan alokasi anggaran yang tepat untuk memastikan semua warga mendapatkan akses yang setara terhadpat layanan publik.
     Strategi kolaboratif yang telah dilakukan oleh pemerintahan Kota Surabaya terbukti cukup efektif sejauh ini dengan menghasilkan penurunan angka kemiskinan. Dengan ini diharapkan adanya konsistensi dari pemerintah kota untuk terus menjalankan dan mengembangkan pelayanan publik agar dapat mendorong kesejahteraan yang lebih merata dan berkelanjutan. Sekaligus demi pemenuhan tujuan dari SDGs pada poin No Poverty. Dengan memperkuat pelayanan publik yang inklusif dan responsif, Surabaya dapat memastikan bahwa seluruh masyarakat dapat menikmati akses yang adil terhadap layanan dasar, kesempatan ekonomi, dan kualitas hidup yang lebih baik
     Selain berfokus di pelayanan publik, masyarakat juga harus turut andil dalam mensejahterakan lingkungan sekitar, seperti rutin membayar pajak  bagi masyarakat yang memiliki pendapatan di atas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) agar dana seperti beasiswa, layanan kesehatan gratis, bedah rumah, dan lain-lain dapat tersalurkan dengan selayaknya. Dibalik itu semua, peran pemerintah juga sangat penting dalam mengelola dan mengalokasikan anggaran yang telah di salurkan.  Pemerintah juga memiliki tanggung jawab penuh dalam memastikan pajak digunakan sesuai kebutuhan publik, dengan pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan dana.
