Pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) secara langsung merupakan sarana sekaligus upaya mewujudkan sistem demokrasi secara utuh serta sebagai langkah merealisasikan kedaulatan rakyat. Harapan akan terwujudnya pemerintahan yang baik atau good governance  pasca peralihan sistem demokrasi dari pola lama yang menerapkan demokrasi tidak langsung menuju demokrasi langsung ternyata tidak langsung membawa berkah dalam wujud perubahan mendasar. Pilkada  serantak 2015, rencananya akan dilaksanakan pada 9 Desember 2015, di 9 Provinsi pada 269 Pilkada gubernur, walikota dan bupati.  Harapan pemerintah dan masyarakat dengan adanya Pilkada langsung dan serentak, akan terpilih kepala daerah dan wakil kepala daerah berkualitas yang memiliki kompetensi, integritas, kapabilitas dan akseptabilitas yang merupakan tujuan ideal dari penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Hal ini sejalan dengan konsep demokrasi yang bukan hanya  sekadar persaingan dan partisipasi. Substansi demokrasi adalah pemenuhan kehendak rakyat, di mana pemimpin daerah dapat menempatkan urusan rakyat sebagai agenda utama dalam setiap pengambilan keputusan politiknya. Terdapat tiga faktor kunci yang berperan untuk melahirkan pemimpin daerah yang berkualitas, yaitu: partai politik, penyelenggara pilkada dan masyarakat. Partai politik memiliki peran yang paling strategis dalam perputaran kepemimpinan di tingkat lokal dan  nasional. Partai politik merupakan penerima mandat dari Undang-Undang untuk merekrut dan menggembleng para calon  pemimpin diberbagai jenis dan jenjang kekuasaan. Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik telah memberikan mandat penuh kepada partai politik untuk melakukan perekrutan terhadap warga negara menjadi anggota partai politik, calon anggota DPR dan DPRD, calon kepala daerah dan wakil kepala daerah serta calon Presiden dan Wakil Presiden.
KEMBALI KE ARTIKEL
