Paket ekonomi jilid IV inilah yang mendorong diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (PP Pengupahan). Karena sudah terbukti gagal, wajar jika kemudian kaum buruh menuntut agar PP Pengupahan segera dicabut. Sebaiknya Pemerintah tidak usah berdalih, bahwa saat ini kondisinya baik-baik saja.
KEMBALI KE ARTIKEL
