Jokowi Presiden Rakyat, Prabowo Presiden Parlemen

Koalisi Merah Putih memang tengah berada di atas angin pasca menang 5-0 dari Koalisi Indonesia Hebat di Parlemen. Mulai dari Pengesahan UU MD3,UU Pilkada, Tatib DPR,Pemilihan Ketua DPR hingga yang paling baru Pemilihan Ketua MPR. Kalah dalam Pemilihan Presiden dengan mengusung Prabowo di Juli lalu, hingga saat ini tak membuat Koalisi yang digawangi Prabowo Subianto ini ‘mentah’ di Parlemen. Rakyat boleh saja lebih memilih Joko Widodo, namun fakta di parlemen ternyata lebih menyukai Prabowo. Dengan sistem ‘bagi-bagi tugas’ antar parpol Koalisi, Prabowo mampu menjadi raja legislatif yang menjadi promotor paling disegani di senayan, utamanya anggota fraksi KMP yang memang mendominasi. Jokowi menjadi Presiden Rakyat, Prabowo eksis menguasai legislatif.

Prinsip Jokowi dengan politik non-Transaksional memang sangat diapresiasi oleh rakyat Indonesia yang rindu negara Indonesia terbebas dari kepentingan politik elite parpol. Rakyat yang ingin para pejabat benar-benar bekerja untuk rakyat tanpa terbebani tuntutan dari Partai Politik yang tak selamanya pro-rakyat pun menyambut antusias pencalonan Jokowi. Alhasil Jokowi memenangkan hati rakyat dan menjadi Presiden terpilih pada Pilpres 2014. Jokowi dicintai rakyat, namun di sisi lain menjadi musuh di Parlemen. Bagi sebagian besar wakil rakyat, tak ada kerjasama politik tanpa ‘untung’. Anggota legislatif jelas tak sejalan dengan rakyat yang berprinsip sama dengan Jokowi, tawaran kekuasaan untuk berbagai kursi di Parlemen tentu saja lebih menggoda bagi mereka yang kemudian tergabung di Koalisi Merah Putih. Diprakasrsai oleh Prabowo dari Partai Gerindra, sang Presiden gagal di Pilpres, KMP berhasil membentuk koloni dengan komposisi Golkar, PKS, PAN, PPP dan kini Demokrat. Diisi oleh Parpol-parpol besar hingga menengah menjadikan KMP ‘bertaji’ di Parlemen karena langsung mendominasi dari segi Jumlah kursi.

Perlahan tapi pasti, Prabowo dan koalisinya mulai mementahkan prinsip politik tidak bagi-bagi kursi ala Jokowi. Langkah pertama adalah menjegal PDI-P sebagai pemenang Pileg untuk menjadi pemimpin di DPR. Dengan mengusulkan Revisi UU MD3, KMP berhasil menghambat langkah PDI-P menduduki jabatan tertinggi di DPR. UU MD3 disahkan, Prabowo langsung merancang susunan Kepemimpinan DPR ala KMP dan berhasil mengantarkan kader koalisinya menjabat sebagai Pimpinan di DPR. Setelah sebelumnya juga sukses di Tatib DPR dan UU Pilkada. Tak puas sampai di DPR, Koalisi Prabowo sepertinya tak akan pernah memberikan ruang bagi PDI-P dan koalisinya untuk menguasai Parlemen. Pada pemilihan Ketua MPR yang sempat ricuh KMP juga tampil sebagai pemenang walaupun sudah sedikit was-was dengan aksi membelot PPP ke koalisi Indonesia Hebat. Dengan kehadiran Prabowo di DPR saat itu, suasana KMP langsung kembali tenang. Kini, dua lembaga legislatif itu dikuasai oleh KMP dengan big boss Prabowo Subianto. Dan siap menjadi oposisi kuat yang akan membuat jalan pemerintahan Jokowi-JK berkerikil selama lima tahun ke depan.