Isu larangan penggunaan jilbab bagi anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024 telah memicu kejadian yang signifikan di masyarakat. Sebagai negara dengan dasar Pancasila yang menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan, Kebhinekaan, dan Keadilan, larangan ini dianggap bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kebijakan tersebut menciptakan ironi karena Paskibraka sebagai simbol nasionalisme seharusnya mewakili keberagaman bangsa, termasuk dalam hal keyakinan. Jika alasan larangan adalah seragam yang seragam, hal ini tidak dapat dijadikan dasar untuk menyampaikan ekspresi keyakinan agama seseorang.
Mengkritisi isu ini, penting untuk memahami bahwa keberagaman dalam beragama tidak meningkatkan semangat persatuan, melainkan memperkuatnya. Larangan seperti ini berpotensi mendiskriminasi kelompok tertentu dan mencederai nilai-nilai toleransi yang dijunjung Pancasila. Sebagai solusinya, pemerintah atau penyelenggara Paskibraka perlu merevisi aturan ini agar tetap menghormati hak individu tanpa mengurangi semangat keseragaman. Misalnya, mendesain seragam Paskibraka yang inklusif, yang memungkinkan pemakaian jilbab dengan warna atau desain yang sesuai dengan identitas nasional.
Pandangan terhadap isu ini juga seharusnya mengedepankan dialog terbuka antara pihak penyelenggara, masyarakat, dan pemuka agama. Pendekatan yang inklusif dan saling menghormati dapat menjadi jalan tengah dalam mengatasi permasalahan ini. Dengan demikian, Paskibraka dapat terus menjadi simbol persatuan dan kebanggaan nasional yang mencerminkan keberagaman Indonesia, tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar yang telah menjadi pedoman bangsa.
