Menjelang berakhirnya masa tugas anggota DPR RI periode 2009-2014, rakyat Indonesia dihebohkan dengan opera sabun gedung parlemen. Para anggota dewan yang masa tugasnya hanya tersisa beberapa minggu lagi justru mengesahkan RUU Pilkada yang isinya masih kontroversi dan ditolak oleh banyak lapisan masyarakat termasuk para kepala daerah. Para anggota DPR menilai pilkada langsung menyedot biaya politik yang tinggi. Selain itu, banyak kepala daerah yang dipilih melalui pilkada langsung justru terjerat kasus korupsi. Dengan alasan ini, para anggota dewan merasa tepat untuk menghapus pemilihan langsung dari Undang-Undang Pilkada.
