Ketimpangan ekonomi telah menjadi salah satu tantangan terbesar dalam pembangunan ekonomi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Ketimpangan ini seringkali mencerminkan adanya distribusi sumber daya yang tidak merata antara kelompok kaya dan miskin, yang kemudian menciptakan lingkaran kemiskinan struktural. Dalam konteks Indonesia, pandemi COVID-19 memperburuk kondisi tersebut, di mana masyarakat miskin dan kelompok rentan menjadi korban utama dari guncangan ekonomi yang disebabkan oleh pembatasan aktivitas sosial dan ekonomi. Dalam situasi ini, pemerintah memainkan peran penting melalui berbagai program bantuan sosial (bansos) yang dirancang untuk meringankan beban masyarakat terdampak.Namun, harapan akan kehadiran negara sebagai penyelamat bagi kelompok yang paling membutuhkan sering kali ternoda oleh praktik korupsi. Kasus korupsi dalam distribusi bansos COVID-19 di Indonesia menjadi sorotan utama, menggambarkan budaya korupsi yang telah mengakar kuat di kalangan pejabat publik. Salah satu kasus yang paling mencolok adalah keterlibatan pejabat tinggi dalam memanipulasi dana bansos untuk kepentingan pribadi, yang tidak hanya mencederai kepercayaan masyarakat, tetapi juga memperburuk ketimpangan ekonomi. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk membantu masyarakat miskin justru disalahgunakan, menyebabkan bantuan tidak sampai ke tangan mereka yang membutuhkan.
KEMBALI KE ARTIKEL
