Hal ini juga tidak luput dari pengamatan pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dalam visi-misinya, mereka telah menyiapkan langkah taktis dan konkret untuk menanggulangi isu radikalisme dan terorisme.
Melalui pengamatan yang panjang, Prabowo-Gibran telah memetakan persoalan dari hulu hingga hilir terkait radikalisme dan terorisme. Apalagi mengingat kenyataan di Indonesia yang menyimpan banyak perbedaan, maka jika tidak dikelola dengan baik hanya akan menjadi ladang basah bagi berkembangnya embrio pemahan radikal dan teroris.
Pencegahan dan Penanggulangan
Upaya menanggulangi radikalisme dan terorisme di Indonesia melalui reformasi sektor keamanan, pembenahan regulasi, reorientasi pendidikan aparat penegak hukum, dan kampanye sosial-kultural adalah langkah yang sangat positif dan diperlukan, dan itulah yang hendak dilakukan oleh paslon Prabowo-Gibran. Kombinasi strategi seperti yang disiapkan Prabowo-Gibran ini menunjukkan tekad kuat untuk menghadapi tantangan keamanan dengan cara yang holistik dan terpadu.
Dari beberapa hal yang perlu diperhatikan, perihal intelijen adalah hal pertama yang harus dikedepankan. Penguatan sektor keamanan, terutama dalam hal penguatan intelijen dan pelatihan aparat keamanan, adalah langkah yang tepat. Dengan mengoptimalkan kemampuan intelijen, negara dapat lebih efektif dalam mendeteksi potensi ancaman, sementara pelatihan yang ditingkatkan akan meningkatkan keterampilan aparat keamanan dalam menangani situasi yang kompleks.
Selain itu, perlu juga diperhatikan perihal undang-undang yang mengatur mengenai terorisme. Revisi undang-undang terorisme dan penguatan regulasi keamanan merupakan langkah proaktif untuk menjaga keamanan nasional. Menetapkan hukuman yang lebih berat bagi pelaku terorisme dapat menjadi deterren yang efektif, sementara pengawasan cyber yang ditingkatkan adalah respons yang relevan terhadap evolusi ancaman keamanan digital.
Kemudian untuk problem yang ada di hulu, Prabowo-Gibran mengedepankan urgensi dari pendidikan. Pentingnya pendidikan dalam menanggulangi radikalisme tidak boleh diabaikan. Reorientasi pendidikan aparat penegak hukum untuk mencakup pelatihan anti-radikalisme dan penanaman nilai-nilai kebhinekaan adalah investasi jangka panjang yang akan menciptakan aparat penegak hukum yang lebih cerdas dan peka terhadap konteks sosial.
Hal itu juga akhirnya mengalir pada urusan sosial-kultural. Kampanye sosial-kultural yang menyeluruh untuk mempromosikan toleransi, dialog antaragama, dan identitas nasional yang inklusif sangat relevan. Masyarakat yang diberdayakan dengan pemahaman dan apresiasi terhadap keberagaman cenderung menjadi garda terdepan dalam menolak radikalisme.
Kemudian terakhir, kuncinya adalah kolaborasi. Kolaborasi antar instrumen pertahanan adalah kunci untuk mengoptimalkan daya tanggap terhadap ancaman keamanan. Kerjasama antara TNI, POLRI, dan lembaga pertahanan lainnya memberikan kekuatan gabungan dalam menanggulangi ancaman yang mungkin terjadi.
Dalam menyatukan semua langkah ini, Prabowo-Gibrab juga mau memastikan bahwa pendekatan ini tidak hanya bersifat represif, tetapi juga inklusif dan melibatkan masyarakat secara luas. Selain itu, transparansi dalam pelaksanaan reformasi dan kebijakan keamanan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Meskipun tantangan dalam menanggulangi radikalisme dan terorisme tidak akan hilang begitu saja, langkah-langkah ini menciptakan dasar yang kokoh untuk mencapai keamanan yang berkelanjutan. Pemerintah perlu terus berkomitmen untuk menjalankan strategi ini secara konsisten dan terus mendorong partisipasi masyarakat untuk mencapai visi Indonesia yang damai, inklusif, dan aman.
