Selain itu, komunikasi yang kurang efektif antara serikat buruh, pengusaha, dan anggota serikat juga menjadi kendala serius. Hal ini menghambat proses pengambilan keputusan yang efektif serta pelaksanaan advokasi yang memadai. Misalnya, terdapat kesalahpahaman tentang bagaimana jabatan dalam serikat diberikan, yang dapat mengakibatkan ketidakpuasan dan ketidakjelasan di antara anggota.
Ketidakpatuhan perusahaan terhadap regulasi ketenagakerjaan juga menjadi permasalahan lain yang sering dihadapi. Meskipun ada undang-undang yang seharusnya melindungi buruh, pelaksanaannya sering kali tidak optimal karena perusahaan tidak mematuhi regulasi tersebut kecuali ada tekanan dari serikat buruh atau melalui aksi demonstrasi. Hal ini menunjukkan perlunya terus-menerusnya advokasi agar perusahaan mematuhi peraturan yang ada untuk melindungi hak-hak buruh.
Buruh perempuan juga menghadapi diskriminasi yang signifikan dalam hal upah dan kondisi kerja. Meskipun memiliki hak yang sama dengan rekan laki-laki mereka, sering kali mereka diperlakukan tidak adil atau dianggap kurang mampu. Mereka juga sering menghadapi beban ganda sebagai pekerja dan ibu rumah tangga, yang memerlukan kebijakan yang lebih mendukung seperti fasilitas penitipan anak dan kesetaraan dalam beban kerja.
Selain itu, keterbatasan pengaruh politik serikat buruh juga menjadi kendala serius. Meskipun ada partai buruh yang berupaya memperjuangkan kepentingan buruh, serikat buruh sering beroperasi secara independen dari partai politik, yang dapat membatasi pengaruh mereka dalam pembuatan kebijakan yang lebih menguntungkan bagi buruh.
Terakhir, kurangnya komunikasi yang baik antara serikat buruh dengan pengusaha dan pemerintah juga berkontribusi pada ketidakpastian dalam negosiasi dan implementasi regulasi yang adil. Diperlukan upaya yang lebih besar untuk memperbaiki komunikasi ini guna menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik dan lebih adil bagi buruh.
Untuk mengatasi semua tantangan ini, konfederasi buruh perlu meningkatkan advokasi mereka, melakukan edukasi yang lebih baik kepada anggota, dan memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak seperti pemerintah, pengusaha, dan partai politik. Ini semua bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak buruh tidak hanya diakui tetapi juga diimplementasikan secara efektif dan adil dalam semua aspek kehidupan kerja mereka.
