Setiap kali terjadi pergantian beberapa pos menteri dan jabatan setingkat menteri, misalnya Kepala BIN, wacana publik tidak akan jauh dari persoalan hitung-hitungan kepentingan parpol dan tokoh parpol, kepentingan tokoh penting di
inner-cycle presiden, mungkin kepentingan korporasi tertentu, balas jasa politik, dan tentu saja semua komponen lembaga strategis di negara ini. Dan begitu SK diteken, “pemenang tender” akan berargumen singkat: itu hak prerogatif Presiden yang dijamin konstitusi. Selesaikah? Tidak juga.
The party is not over yet.
KEMBALI KE ARTIKEL
