Pemerintahan yang mendalilkan kesejahteraan memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan janjinya melalui kebijakan yang adil. Kesejahteraan versi pemerintah bisa berbanding terbalik dengan harapan yang diinginkan rakyat. kesejahteraan yang menutupi celah ruang ketimpangan namun menutup setiap suara yang akan menggoyang pemerintahan ini yang biasa dikenal dengan pemerintahan otoriter. Dalam bahasa sederhana 'biarkan kami yang atur kalian hanya ikuti perintah dan jangan ganggu pemerintah'. Praktek pemerintahan otoriter pernah dialami oleh Indonesia yakni pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Ia menjalankan pemerintahan dengan caranya sendiri dan tidak bisa dikritik oleh pihak manapun. Hal ini memancing emosi publik, di lain sisi ia memegang kendali atas keseluruhan tata kelola pemerintahan dari pusat hingga daerah bahkan pemilu yang menjadi pesta demokrasi sebagai ajang penyaluran suara rakyat dapat diatur sedemikian rupa oleh Soeharto. Penguasaan yang berimplikasi matinya demokrasi dan hadirnya regenerasi kepemimpinan karena ia mengontrol keseluruhan kebijakan. Kendali pemerintahan dan lembaga ia pusatkan pada partai golkar yang saat itu dikenal dengan partai mewah dan istimewa, karena seluruh kadernya sudah pasti mendapat jabatan dan diberikan fasilitas oleh Soeharto.
KEMBALI KE ARTIKEL
