Terpaan badai yang dialami jajaran pemprovsu (Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara) tak berhenti setelah Gubernur Sumatera Utara Non aktif, Gatot Pudjo Nugroho di tetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan KorupSi (KPK) dan telah ditahan di KPK, terpaan terbaru yang dialami jajaran Pemprovsu adalah soal alokasi dana-dana APBN yang turun dari pusat yang jumlah pembagiannya tidak merata ke seluruh kabupaten/kota di Sumatera Utara salah satunya adalah masalah alokasi BDB. Ribut-ribut soal dana pusat ini hangat diperbincangkan oleh banyak pejabat tinggi di Sumatera Utara mulai dari anggota DPRDSU (Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara) hingga pejabad kabupaten/Kota di Sumatera Utara dan para tokoh masyarakat, pemberitaan ini ramai diangkat di berbagai media di Sumatera Utara. Banyak dari para pejabat yang mempertanyakan mengapa besaran dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB) tak merata di Sumatera Utara, bagaimana sebenarnya mekanisme pengalokasian dana tersebut dan bagaimana transparansinya. Beberapa anggota DPRD SU angkat bicara mengenai ketidak-merataan pembagian “kue” ini. anggota Komisi A Sutrisno Pangaribuan ST menganggap alasan ketidak-merataan pembagian BDB adalah karena pengaruh lobi dan besaran setoran daerah ke oknum-oknum mafia anggaran yang ada di jajaran Pemprovsu
KEMBALI KE ARTIKEL
