ASEAN Defence Ministers’ Meeting Plus Experts’ Working Group on Peacekeeping Operations (ADMM Plus EWG on PKO) dan Komite Internasional Palang Merah (ICRC), berlangsung pada tanggal 6-8 November 2012.
"Workshop ini bertujuan membantu negara-negara anggota ADMM Plus Peacekeeping Operations EWG mengidentifikasi, mengembangkan dan memperkuat kompetensi pokok mereka dalam operasi pemeliharaan perdamaian. Kontribusi nyata yang diharapkan dari sini adalah meningkatkan kemampuan mereka dalam mempersiapkan para prajuritnya yang dilibatkan dalam pemeliharaan perdamaian sebelum ditugaskan ke negara tujuan," kata Paul Sinclair, Kepala Hubungan Pertahanan Internasional dari Kementerian Pertahanan Selandia Baru.
Raymund Quilop, Asisten Sekretaris Asesmen Strategis di Departemen Pertahanan Nasional Filipina menambahkan bahwa dengan mengangkat isu interaksi sipil & militer dan perlindungan warga sipil, workshop diharapkan bisa kian menyempurnakan kompetensi negara-negara ADMM Plus untuk secara efektif berkontribusi dalam operasi pemeliharaan perdamaian.
Narasumber terdiri atas para pakar terkemuka dari negara-negara ADMM Plus, Departemen Operasi Pemeliharaan Perdamaian Dunia PBB (UNDPKO), serta mantan Komandan Pasukan di berbagai misi Pemeliharaan Perdamaian PBB serta pakar ICRC di kawasan Asia-Pasifik. Sedangkan peserta adalah perwakilan dari enam belas negara, yakni Amerika Serikat, Australia, Brunei, Cina, Filipina, India, Indonesia, Jepang, Kamboja, Laos, Malaysia, Selandia Baru, Rusia, Singapura, Thailand, dan Viet Nam.
"Di berbagai penjuru dunia di mana pasukan pemeliharaan perdamaian diterjunkan, ICRC juga melaksanakan kegiatan kemanusiaan sebagaimana diamanatkan oleh komunitas internasional. Workshop ini merupakan capaian yang sangat menarik, karena kami tiba pada suatu titik dimana kami tidak hanya berinteraksi dengan anggota pasukan pemeliharaan perdamaian di lapangan, tetapi juga berdialog dengan para pengambil keputusan," kata Frederic Fournier, Kepala Delegasi Regional ICRC untuk Indonesia di Jakarta. "ICRC juga terus bekerja sama dengan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian di lima negara anggota ASEAN, memberikan bantuan yang dibutuhkan untuk mempromosikan Hukum Humaniter Internasional (HHI) dan peran pasukan pemeliharaan perdamaian di lapangan."
Selain itu, ICRC terus menggelar briefing pra-penugasan di negara-negara yang menerjunkan pasukannya mengenai situasi dan kondisi kemanusiaan dan keamanan di negara tujuan. Briefing semacam itu memberi peluang bagi ICRC untuk mensosialisasikan peran dan kehadirannya di negara tujuan kontingen pemeliharaan perdamaian. Staff ICRC juga membagi pengalamannya terkait konteks atau situasi tertentu.
