Belum hilang dari ingatan saya bagaimana seorang Marsinah, buruh perempuan yang harus terenggut nyawanya karena meminta upah yang lebih layak. Belum juga hilang dari ingatan saya bagaimana keluarga pekerja kasar di daerah tambang “batu bara terbesar ketiga di dunia” yang menanggung dampak dari limbah udara batu bara tanpa ada pemberian fasilitas pengobatan dari pihak perusahaan tambang. Dan belum hilang juga dari ingatan saya bagaimana buruh di sebuah pabrik “milik asing” di kawasan industry dilarang untuk berserikat, apabila mereka nekat untuk mendirikan serikat maka ancamannya adalah pemecatan. Tentu masih banyak problematika yang dihadapi oleh kaum pekerja di Indonesia terutama tentang outsourcing dan keadilan upah. Mungkin dengan semua problematika yang masih menghantui kaum pekerja, banyak elemen yang menilai buruh tidak punya peranan apa apa dalam mengarahkan masa depan politik sebuah Negara. Mungkin bisa dikatakan saya tidak setuju dengan argumen ini, bagaimana jika kita liat dari dominasi grup “ Aliansi Progresif Sosialis dan Demokrat” di parlemen eropa sejak tahun 1979 hingga sekarang. Grup “ Aliansi Progresif Sosialis dan Demokrat “ selalu mendudukin dua besar dalam susunan parlemen di Eropa. Mungkin beberapa dari yang membaca artikel ini bertanya-tanya apa hubungannya grup aliansi tersebut dengan pergerakan politik kaum buruh ?. Didalam aliansi tersebut memang didominasi oleh partai sosialis, tetapi partai buruh eropa hamper selalu berindukkan aliansi tersebut, seperti Partai Buruh Irlandia, Partai Buruh Malta, Partai Buruh Belanda, Partai Buruh Norwegia, Partai Buruh Polandia, Partai Buruh Spanyol, Partai Buruh Swedia, dan Partai Buruh United Kingdom. Dengan kata tidak langsung partai buruh selalu punya suara dominan dalam Parlemen Eropa, dan dengan kata tidak langsung juga bahwa partai buruh selalu menentukan arah politik Eropa.
