Komitmen Pemimpin Tenangkan Rakyat

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan Bumi Arema (Malang) tidak akan menerapkan PSBB meski tingkat kematian pasien Covid-19 lebih tinggi ketimbang DKI Jakarta."Kita tidak akan meniru DKI Jakarta," ujar Khofifah usai rapat koordinasi (rakor) bersama 38 kepala daerah se-Jatim di Klub Bunga Resort, Kota Batu, kemarin (11/9). Rakor itu juga dihadiri oleh dua jenderal, yakni Panglima Kodam (Pangdam) V/Brawijaya Mayjen TNI Widodo Iryansyah dan Kapolda Jatim Irjen Pol M. Fadil Imran.

Pernyataan ini menimbulkan tanda tanya sebab berdasarkan data Satgas Covid-19 Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu per Rabu, 9 September 2020, sekitar 2.627 orang terkonfirmasi positif korona. Sementara yang meninggal mencapai 200 orang atau sekitar 7,6 persen. Sementara DKI Jakarta yang sudah mengumumkan pemberlakuan PSBB jilid 2, tingkat kematiannya hanya 2,7 persen.

"Pertimbangan kami adalah keseimbangan ekonomi. Tapi kami tetap mengetatkan kondisi," kata Khofifah. "Angka kesembuhan Jatim tertinggi di nasional, yakni 78 persen," tambah mantan Menteri Sosial (Mensos) RI itu (radarmalang.com,12/9/2020).

Hal ini mengingatkan ketika Anis Baswedan, Gubernur DKI Jakarta menetapkan PSBB jilid-2 . Budi Hartono, pemilik Djarum Group mengirimkan langsung kepada Presiden Joko Widodo surat penolakan.  Kebijakan PSBB jilid-2 dinilainya kurang tepat. Terasa wajar pendapatnya, apalagi diberitakan dalam seminggu salah satu orang terkaya di Indonesia (versi Forbes) itu mengalami kerugian 18.4 T. Tentu bukan jumlah yang sedikit (KOMPAS.com, 14/9/2020).

Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, menilai, PSBB DKI Jakarta merupakan tindakan yang memang harus dilakukan guna meredam penyebaran Covid-19. Sehingga tak perlu diperdebatkan lagi.