Acara ini dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 25 Tahun 2023 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM. Kegiatan ini dihadiri oleh Direktur Diseminasi dan Penguatan HAM, Gusti Ayu Putu Suwardani didampingi Kepala Divisi Yankumham Kanwil Jatim, Pejabat struktural bidang HAM serta operator P2HAM satuan kerja.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Dulyono menegaskan bahwa Saat ini Kemenkumham sendiri telah meluncurkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM) yang bertujuan untuk pengarusutamaan prinsip-prinsip HAM dalam pelayanan publik oleh pemerintah khusus nya di lingkungan Kemenkumham.
Lebih lanjut, beliau juga menyampaikan bahwa Kanwil Kemenkumham Jatim selaku kepanjangan tangan dari Kemenkumham sebagai instansi pembina dan penyelenggara dari program P2HAM ini terus mendorong 38 satker dan 5 Organisasi pemerintah daerah di Jawa Timur untuk menyiapkan data dukung dalam pemenuhan P2HAM.
Sementara itu, Gusti Ayu Putu Suwardani, Direktur Diseminasi dan Penguatan HAM, menjelaskan bahwa ada empat tahapan utama dalam pelaksanaan P2HAM di Jawa Timur, yaitu pencanangan, unggah data dukung, verifikasi, dan penilaian. Beliau berharap semua satuan kerja di Jawa Timur dapat lolos ke tahap penilaian setelah melalui proses verifikasi yang dilakukan pada April hingga September tahun ini.
Dengan adanya penguatan ini, diharapkan seluruh satuan kerja di lingkungan Kemenkumham Jawa Timur dapat meningkatkan kualitas layanan publik yang ramah HAM sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dan Rutan Sampang mampu terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada warga binaan dan masyarakat.
-Humas Rutan Sampang-
