Berlangsung di Aula Kresna Basudewa, PLT Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah Hantor Situmorang mengucapkan selamat datang kepada Taruna/Taruni Poltekim yang telah hadir di Jawa Tengah.
"Kegiatan ini penting untuk dimaknai sebagai suatu proses pendidikan yang mengarah pada keahlian praktik. Tuntaskan pekerjaan yang diberikan, jaga kesehatan dan tata krama dalam menempatkan diri," tutur Hantor.
Ia turut berpesan kepada Taruna/Taruni Tingkat II, III, dan IV untuk mempelajari peraturan, nomenklatur, hingga isu terkini seputar kasus-kasus di dunia Keimigrasian maupun kebijakan di lingkup Kementerian Hukum dan HAM.
"Tantangan ke depan semakin berat, kita harus open minded melihat situasi seperti apa. Karena melihat persoalan teknis itu tidak ada yang sulit, yang penting ada keinginan untuk menyelesaikan," tegasnya.
Sementara itu, Kepala Divisi Keimigrasian Wishnu Daru F. dan Kepala Divisi Administrasi Hajrianor menekankan pentingnya melaksanakan program dengan penuh rasa integritas dan juga tanggung jawab guna menjaga nama baik Kementerian.
Sebagai informasi, kegiatan Latjapura merupakan latihan pemantapan kepemimpinan dan kepribadian, praktek pengetahuan, serta kemampuan teknis keimigrasian yang meliputi Magang untuk Taruna Utama (Tingkat IV), Kuliah Kerja Nyata (KKN) untuk Taruna Madya (Tingkat III), dan Praktik Kerja Lapangan (PKL) untuk Taruna Muda (Tingkat II) yang akan berlangsung mulai 19 Juni sampai 14 Juli 2023.
Di wilayah Jawa Tengah sendiri, total terdapat 78 orang Taruna/Taruni yang akan melaksanakan Latjapura pada seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Keimigrasian di Jawa Tengah.
Hari Pertama Pelaksanaan SKD Catar, Kemenkumham Jateng Tegaskan Jaga Konsistensi Dan Transparansi
KABUPATEN SEMARANG - Sebanyak 1.230 peserta seleksi Calon Taruna (Catar) Poltekip dan Poltekim di Jawa Tengah hari ini, Senin (19/06) hingga Rabu (21/06) mendatang melaksanakan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) berbasis Computer Assisted Test (CAT).
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah yang bekerjasama dengan BKN Semarang menggelar SKD tersebut di UPT BKN Semarang yang terletak di Bergas, Kabupaten Semarang.
Pelaksanaannya sendiri terbagi dalam 4 sesi setiap harinya, dimana sebanyak 120 peserta melangsungkan tes SKD berbasis CAT di setiap sesinya. Peserta diimbau untuk hadir 90 menit sebelum pelaksanaan tes guna persiapan administrasi seperti pengambilan pin sesi dan cek perlengkapan yang harus dibawa, hal ini sesuai dengan pengumuman pada website catar.kemenkumham.go.id.
Plt. Kepala Kantor Wilayah Hantor Situmorang yang didampingi Kepala Divisi Administrasi Hajrianor hadir untuk memantau proses pelaksanaan SKD di hari pertama.
Menurut Hantor, panitia Kanwil sudah sangat siap dalam menggelar SKD ini, terlihat dari transparansi dan lancarnya alur peserta dari mulai masuk lokasi tes hingga ke ruangan untuk mengerjakan SKD. Karena sebelumnya saat panitia mengadakan rapat internal, Hantor sudah mengingatkan untuk cek, ricek, dan kroscek kembali keseluruhan sarana prasarana yang akan digunakan dan juga kesehatan panitia.
"Setiap pekerjaan itu ada cek ricek kroscek, siapkan mental dan kesehatan kita untuk perhelatan ini, karena kita dianggap sebagai salah satu kementerian yang transparan dalam seleksi Catar dan CPNS," katanya dalam rapat pada Jumat (16/06) lalu.
Panitia pelaksanaan secara tegas menyatakan bahwa seluruh proses seleksi Catar ini murni dan bebeas dari pungli dan KKN. Hal itu dikonfirmasi oleh Kepala Bagian Umum Budhiarso Widhyarsono saat memberikan arahan sebelum peserta memasuki ruang tes.
"Seleksi ini tidak dipungut biaya sepeserpun, kalau ada yang mendapati atau dijanjikan oleh seseorang bisa menjadikan taruna, itu adalah bohong!" kata Budhiarso.
Hal itu juga diamini peserta SKD setelah pelaksanaan tes sesi pertama."Seleksi disini transparan, dan (Kemenkumham) konsisten menjaga transparansi tersebut karena saya sudah 3 kali ini ikut ujian, semoga tahun ini rejeki saya," ujarnya saat ditemui tim humas.
Pada kesempatan itu turut mendampingi Pimti Pratama, Kepala UPT BKN Semarang Ahyu Wulandari, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Kepegawaian Agung beserta tim Biro Kepegawaian Kemenkumham.
