Menurut Bima Ganesha, kerjasama yang sudah terjalin selama ini menjadi penting karena menunjang pelayanan bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum Rutan Banjarnegara, karena itu diperlukan kerjasama yang berkelanjutan.
"Adapun bantuan hukumnya berupa, Bantuan Hukum Litigasi (proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan), serta Bantuan Hukum Non Litigasi (proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar persidangan)," terang Bima.
Lebih lanjut Bima juga menjelaskan bahwa, Pos Bantuan Hukum di Rutan Banjarnegara dalam memberikan pendampingan dan pengamanan selama pelaksanaan layanan konsultasi hukum dan penyuluhan hukum akan terus diberikan secara cuma-cuma (gratis) kepada warga binaan pemasyarakatan (WBP).
Bima juga berharap, dengan adanya kerjasama yang berkelanjutan ini dapat terus meningkatan koordinasi pelayanan bantuan hukum antara Petugas Rutan Banjarnegara, Pemberi Bantuan Hukum (PLBH Banjarnegara), dan Penerima Bantuan Hukum (WBP).
"Keberlanjutan kerjasama ini menjadi bukti bahwa sinergi sangat penting dilakukan oleh suatu organisasi, dan kedepan kegiatan serupa akan terus Kami (Rutan Banjarnegara) kembangkan dan perluas ke sektor lainnya guna memperkuat kerjasama dan meningkatkan kualitas layanan bagi warga binaan," pungkasnya.
Selaras dengan hal tersebut, Direktur PLBH Banjarnegara Ahmad Raharjo mengungkapkan rasa terima kasih atas kerjasama yang telah terjalin dengan baik, "Terima kasih Kepada Kepala Rutan Banjarnegara beserta jajaran yang telah turut mendukung program pemerintah dalam hal ini, pemberian bantuan hukum di Rutan Banjarnegara," ungkapnya.
Raharjo juga berharap, "Semoga dengan perpanjangan nota kesepahaman ini kerjasama yang sudah terjalin dapat lebih erat lagi, dan lebih banyak lagi WBP yang terbantu karena kemudahan mengakses atau menerima bantuan hukum."
