AWAL tahun 2014 tampaknya bukan permulaan yang baik bagi kondisi ekonomi Aceh. hasil indeks yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh menunjukkan, Provinsi Aceh mengalami inflasi sebesar 2,23 persen akibat melonjaknya harga berbagai jenis barang dan jasa. Angka ini jauh di atas inflasi secara nasional yang hanya 1,07 persen.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, Hermanto mengatakan, inflasi provinsi itu dibanding periode sama tahun lalu mencapai 8,40 persen. Inflasi Aceh dihitung dari agregat perubahan indeks harga konsumen di tiga kota pada Januari 2014; Banda Aceh 1,85 persen, Lhokseumawe 2,42 persen dan Meulaboh yang mewakili pesisir Barat Selatan Aceh sebesar 2,3 persen. BPS juga mencatat inflasi pedesaan di Aceh pada bulan lalu sebesar 1,31 persen (okezone.com, 03/02/2014).
Inflasi Aceh yang melampaui indeks inflasi Nasional, terlihat jelas dari operasi pasar yang dilakukan di beberapa tempat, seperti Banda Aceh dan Lhokseumawe. Tingginya inflasi yang dialami oleh Provinsi Aceh, tidak terlepas dari belum berkembangnya sektor ekonomi masyarakat dari sektor UKM. Selama ini, Aceh lebih banyak mengandalkan pemasukan keuangan dari hasil Minyak dan Gas (Migas) dan dana Otonomi Khusus (Otsus) yang dikucurkan oleh Pemerintah Pusat. Puluhan triliun dana Otsus yang di dapat oleh Aceh, ternyata belum mampu menggerakkan ekonomi masyarakat dikalangan akar rumput.
***
Untuk melihat betapa masih minimnya rakyat Aceh yang mendapat manfaat dari dana Otsus adalah bertebarannya kemiskinan yang hingga hari ini menjadi persoalan besar. Di Aceh Utara, kemiskinan bahkan mencapai 21,34 persen dari seluruh jumlah penduduk, 591.444 jiwa.
Sungguh ironis! Anjloknya ekonomi Aceh, justru banyak terjadi pada saat triliunan rupiah dana telah dikucurkan oleh Pemerintah Pusat, tanpa memberikan banyak manfaat bagi rakyat Aceh. Kemanakah semua dana itu mengalir?
Baca juga:
Aceh: Ekonomi Bergerak Lambat Bak ”Manula” Sedang Sekarat
