Mohon tunggu...
KOMENTAR
Catatan Pilihan

Pembangunan Aceh; Tatkala Qanun Jinayat Jadi Penghambat

13 September 2014   19:09 Diperbarui: 18 Juni 2015   00:47 188 0

REFLEKSI 9 tahun setelah MoU Helsinki yang mengubah situasi provinsi Aceh dari konflik ke damai, pembangunan merupakan prioritas utama yang menjadi perhatian setiap pemangku jabatan penting di wilayah ini. Termasuk para pejabat dijajaran eksekutif dan legislatif. Bidang ekonomi menjadi perhatian serius daripada yang lainnya. Dan, untuk mewujudkan ekonomi yang mapan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Aceh mengundang para pengusaha-pengusaha dari dalam dan luar negeri untuk berinvestasi di daerah yang pernah menyumbangkan pesawat Dakota (RI-001 dan RI-002) bagi eksistensi Republik Indonesia yang sedang menghadapi agresi militer Belanda di masa silam.

KEMBALI KE ARTIKEL


LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun