Penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penyelenggaraan pendidikan nasional, tidak dapat dilepaskan dari amanat Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi: "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang". Peran perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan kemampuan dan daya saing bangsa adalah dengan menghasilkan modal sumber daya manusia Indonesia yang cerdas, berilmu pengetahuan, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cakap, kreatif, inovatif, mandiri yang akan membentuk peradaban bangsa, dan menjadi negara yang demokratis yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Peran strategis ini merupakan tantangan tersendiri dalam penataan dan tata-kelola perguruan tinggi yang hingga saat ini belum dilakukan sesuai standar tata kelola perguruan tinggi yang baik (good university governance) sebagaimana standar nasional pendidikan tinggi pada umumnya. Salah satu program yang dibentuk pemerintah dalam mencapai tujuan tersebut bagi mahasiswa adalah Peluncuran program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM) di perguruan tinggi yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I., memberikan keleluasaan dan mendorong mahasiswa untuk meningkatkan kompetensinya dengan mengikuti pembelajaran satu sampai dengan tiga semester sesuai minat di luar program studi dan atau perguruan tinggi dimana ia sedang mengikuti pembelajaran, guna memperkuat dan memperluas cakupan kompetensinya. Dengan demikian, mahasiswa memiliki kesempatan berinovasi dengan kreatif agar secepatnya mampu mensejajarkan diri atas ketertinggalan dari kemajuan mahasiswa di perguruan tinggi lainnya, dan salah satu program dari kampus merdeka adalah pertukaran mahasiswa merdeka.
KEMBALI KE ARTIKEL
