Dalam sambutan nya Komisioner KPU Jawa Barat menegaskan bahwa seluruh KPU kab/kota untuk mengurangi Alat Paraga Kampanye, kedepan kita harus merancang bagaimana kita kampanye itu ramah lingkungan di seluruh Indonesia. Bukan hanya pilkada aja yang kita rumuskan namun pilpres dan pileg juga kedepannya akan kita tegaskan untuk berkampanye ramah lingkungan. Perlu ada pembiasaan, perlu pengawalan dari masyarakat sipil, organisasi lingkungan sehingga para calon kepala daerah teredukasi untuk berkampanye ramah lingkungan, harapannya dari diskusi ini bisa melahirkan konsep dan gagasan yang akan di jalankan oleh KPU RI selaku penyelenggara pemilu.
Direktur Penanganan Sampah LHK Bapak Novrizal menyampaikan apa yang temen temen niatkan dan hajatkan" ucapnya. beliau memberikan apresiasi khusus kepada KAMMI untuk gerakan Pilkada Lestari. Dalam hitungan kami untuk sampah Apk pilpres dan pileg 390 ton sampah kampanye, green ideologi sesuatu yang di yakini bahwa kita tumbuh ini itu ramah lingkungan. Kedepannya Indonesia akan mengalami Kris yaitu: perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, diakhir sambutan nya beliau memberikan apresiasi serta mendukung gerakan Pilkada Lestari.
Ketua Umum PP KAMMI dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa betul perubahan iklim akan membuat kita rentan tidur atau sulit tidur, gerakan ini bukan hanya gerakan mahasiswa namun juga di landaskan oleh gerakan keimanan. Mulai hari ini seluruh kader KAMMI dalam hembusan nafasnya untuk konsen mengawal pilkada lestari.
Deklarasi Gerakan Pilkada Lestari yang di pimpin oleh ketua bidang lingkungan hidup pengurus pusat KAMMI bisa kita lihat bahwa KAMMI adalah satu satunya organisasi yang mempunyai kajian tentang pilkada yang ramah lingkungan. *"Deklarasi Pilkada Lestari 2024, dinamika kepemimpinan bernegara dan mengharuskan pilkada kampanye serta menghasilkan residu sampah. Pilkada Lestari 2024 sebuah gerakan untuk merespon pilkada serentak yang akan di laksanakan November mendatang, melalui semangat kebersamaan gerakan Pilkada Lestari 2024 tidak hanya menjadi inisiatif saja.
Di akhir sesi adanya penandatangan nota kesepakatan yang di tanda tangani oleh Bawaslu RI, KPU RI dan Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia.
