Harmoko menilai citra Bang Zul sebagai Gubernur yang terbuka hanyalah ada di media sosial Facebook, Instagram dan Tiktok miliknya.
Sentilan aktivis Jakarta ini bukan tanpa dasar dan hayalan belaka. Pasalnya menurut Harmoko antara klaim sebagai Gubernur terbuka dan realitasnya tidak sesuai.
Hal itu terlihat dari berbagai macam laporan resmi yang dikeluarkan Pemprov NTB sepanjang 2018-2023.
Harmoko mencontohkan untuk mengakses Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur NTB 2018-2023 sangatlah sulit.
"Setelah saya coba akses LKPJ Gubernur Zul hanya tahun 2022 yang bisa dibuka. Selebihnya zonk dan gagal," terang Harmoko.
Bahkan untuk menemukan dokumen APBD NTB 2018-2023 yang lengkap dan detail tidak tersedia.
"Yang disediakan hanyalah ringkasan APBD 1-3 lembar," ujar Harmoko kecewa.
Bagi Harmoko penyediaan dokumen APBD NTB yang lengkap sangat penting di era keterbukaan informasi hari ini.
"Dokumen APBD ini penting untuk diakses dan dibaca agar rakyat punya partisipasi pada politik anggaran di NTB, Lalu akses saja sulit bagaimana rakyat bisa berpartisipasi," tanya Harmoko.
Selain itu mantan Ketua KAMMI ini juga menyentil Bang Zul yang menginginkan NTB sebagai jembatan keterbukaan informasi di Indonesia.
Keinginan itu diungkapkan Bang Zul pada saat acara Komisi Informasi (KI) Pusat di NTB tahun 2023.
"Saya kira mimpi Bang Zul ini hanyalah omon-omon saja sebab faktanya dokumen penting seperti APBD dan LKPJ saja masih sulit untuk diakses," tegas Harmoko.
