Jaminan hukum adalah hak konstitusi tiap warga negara. Hak ini secara implisit terkandung dalam konstitusi Indonesia yang telah menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan menjamin adanya persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan. Indonesia adalah negara hukum yang dengan demikian berarti bahwa hak untuk mendapatkan bantuan hukum sebagai bagian dari hak asasi manusia, harus dianggap sebagai hak konstitusional warga negara, kendatipun Undang-Undang Dasar tidak secara eksplisit mengatur atau menyatakannya dan oleh karena itu negara wajib menjamin pemenuhannya. Perlunya bantuan hukum untuk melindungi para tersangka, saksi dalam investigasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan cara kekerasan. Proses penyidikan tanpa didampingi oleh pengacara potensial menimbulkan terjadinya perampasan hak-hak dari masyarakat yang berstatus sebagai saksi atau tersangka.
KEMBALI KE ARTIKEL
