UU Pilkada Harus Direvisi, Mantan Napi Korupsi Dilarang Ikut
5 Oktober 2019 06:00Diperbarui: 5 Oktober 2019 06:13873
Bagja menyatakan beberapa aturan dalam Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) sudah tidak sinkron lagi dengan Undang-undang Pemilihan Umum (UU Pemilu).
Jixie mencari berita yang dekat dengan preferensi dan pilihan Anda. Kumpulan berita tersebut disajikan sebagai berita pilihan yang lebih sesuai dengan minat Anda.
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Akun Terverifikasi
Diberikan kepada Kompasianer aktif dan konsisten dalam membuat konten dan berinteraksi secara positif.
