UU Pilkada Harus Direvisi, Mantan Napi Korupsi Dilarang Ikut

Bagja menyatakan beberapa aturan dalam Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) sudah tidak sinkron lagi dengan Undang-undang Pemilihan Umum (UU Pemilu).