Bahkan Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) yang memiliki 14 kursi di DPRD Kota Semarang, dan bisa mengusung calonnya sendiri tanpa harus koalisi dengan partai lain, hingga kini pun belum mengeluarkan rekomendasi. Nama calonnya pun belum mengerucut, setelah incumbent Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu tersandung masalah hukum di KPK. Padahal sebelumnya, Mbak Ita, sapaan akrab Hevearita Gunaryanti Rahayu digadang-gadang menjadi calon kuat pemegang rekomendasi. Dengan adanya masalah tersebut, besar kemungkinan PDIP akan mengubah strategi, khususnya dalam menentukan jagonya yang akan memperoleh rekomendasi.
Begitu juga partai lain, meski telah muncul dua poros koalisi, Koalisi Semarang Maju (Demokrat, PKB, PKS, PAN, dan PPP) dan Koalisi Golkar-PSI, hingga kini partai politik di dua koalisi tersebut juga belum mengeluarkan rekomendasi resmi. Gerindra juga sama, dengan tujuh kursi di parlemen, partai ini juga belum menentukan sikap politik.
Belum jelasnya peta koalisi dan siapa saja pasangan yang akan maju di Pilwakot Semarang 2024, dimungkinkan karena masing-masing partai masih wait and see, sambil melakukan kalkulasi politik. Di mana partai-partai mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat memengaruhi hasil pemilihan. Selain itu, peta politik di tingkat pusat yang belum memberikan arahan yang jelas turut menjadi hambatan dalam penentuan pasangan calon di tingkat daerah.
Ketidakpastian dalam politik adalah hal yang biasa, namun dalam konteks Pilwakot Semarang, situasi ini menimbulkan tantangan tersendiri. Partai politik berada dalam posisi strategis untuk menentukan calon yang dapat mendongkrak popularitas dan elektabilitas mereka. Dalam menghadapi pemilih yang semakin kritis dan selektif, partai politik harus memastikan bahwa calon yang diusung tidak hanya memiliki pengalaman dan kapasitas, tetapi juga daya tarik yang mampu menarik perhatian masyarakat.
Hasil survei menjadi salah satu acuan penting bagi partai politik dalam menentukan rekomendasi calon. Survei yang dilakukan untuk mengukur popularitas dan elektabilitas calon akan menjadi dasar bagi partai dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, calon yang ingin mendapatkan dukungan dari partai politik harus mampu menunjukkan kinerja dan rekam jejak yang baik, serta mengembangkan strategi komunikasi yang efektif untuk menjangkau pemilih. Dalam hal ini, kemampuan calon untuk mendengarkan dan memahami aspirasi masyarakat juga menjadi faktor yang sangat penting.
Sementara itu, kalkulasi politik yang dilakukan oleh partai-partai tidak hanya berdasarkan hasil survei, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi yang ada di masyarakat. Dengan latar belakang yang bervariasi, calon harus mampu menawarkan solusi yang relevan terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Semarang. Isu-isu seperti kemacetan, pengelolaan sampah, banjir, dan peningkatan kualitas pendidikan harus menjadi fokus utama dalam program yang ditawarkan.
Pentingnya strategi komunikasi juga tidak bisa diabaikan. Dalam era informasi yang cepat dan dinamis, calon harus mampu memanfaatkan berbagai platform untuk menyampaikan visi dan misi mereka. Media sosial, misalnya, dapat menjadi alat yang efektif untuk menjangkau generasi muda dan pemilih yang lebih luas. Dengan memanfaatkan teknologi dan media yang ada, calon dapat membangun citra positif yang mendukung popularitas mereka di mata masyarakat.
Namun, tantangan terbesar bagi calon adalah memastikan bahwa mereka dapat bersaing dengan calon lain yang juga berupaya mendapatkan dukungan. Dalam situasi di mana banyak calon yang memiliki latar belakang dan kemampuan yang seimbang, persaingan untuk mendapatkan rekomendasi dari partai politik akan semakin ketat. Oleh karena itu, calon perlu membangun jaringan yang kuat, baik di dalam partai maupun di kalangan masyarakat, untuk memperkuat posisi mereka.
Dalam konteks yang dinamis ini, Pilwakot Semarang 2024 akan menjadi ajang kompetisi yang menarik, di mana strategi politik yang tepat akan menentukan keberhasilan calon dalam meraih kepercayaan masyarakat.(*)
Semarang, 15 Agustus 2024.
