Di era perdagangan bebas saat ini, pembangunan peternakan yang seharusnya sudah siap bertarung dengan produk komoditi sejenis negara tetangga, faktanya selalu muncul masalah yang tidak kunjung selesai dan bahkan menjadi kemelut berkepanjangan. Jika disimak kasus sapi potong dan unggas yang kini polemiknya terbuka dihadapan publik, akhirnya semua bertumpu di MK (Mahkamah Konstitusi) dan di KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha). Sesungguhnya, makna dari fenomena tersebut terletak pada ketidak mampuan UU no. 18/2009 yang dikoreksi menjadi UU No. 41/2014 tentang peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) mengadopsi gejolak pesatnya perubahan sebagai upaya menjawab tantangan globalisasi.
KEMBALI KE ARTIKEL
