Opini Prof. Kusumo Diwyanto dengan judul ‘andai Australia Melakukan Embargo’ pada harian Kompas hari Jumat 27 Februari 2015 perlu dikritisi, mengingat logika pemikirannya seolah “Australia akan” melakukan embargo eksport ternak sapinya ke Indonesia, padahal menurut hemat penulis logikanya; Australia (tidak) mungkin melakukan embargo. Pasalnya, menurut Meat Livestock Autralia (2015) bahwa ditahun 2014 Australia telah mengekspor ternak sapinya sebanyak 1,29 juta ekor senilai 1,05 Milyar AUD atau sekitar Rp. 10 Trilyun. Sementara itu, Indonesia masih menjadi importir ternak sapi terbesar bagi Australia, yaitu sekitar 730 ribu ekor (56,59%) dari total eksport ternak Sapi Australia atau senilai sekitar Rp. 6 Trilyun. Posisi importir terbesar kedua adalah Vietnam, yang melaju pesat dari tahun-tahun sebelumnya yaitu sekitar 181,5 ribu ekor (14,07%) dan importir terbesar ketiga adalah China sekitar 117,9 ribu ekor (9,14%). Pada posisi seperti ini, jika saja persoalan ’bali nine’ dijadikan dasar pemikiran bagi PM Tonny Abbot untuk melakukan embargo eksport ternak sapi ke Indonesia di tahun ini, rasa-rasanya sangat tidak mungkin. Sebab, resiko yang akan dihadapi Australia adalah kerugian usaha sekitar 0,55 Milyar AUD yang akan dialami peternak didalam negerinya. Namun demikian, yang harus diwaspadai sebenarnya adalah perkembangan perekonomian China dan Vietnam yang spektakuler dalam bisnis import ternak dari Australia. Jika saja, protokol perdagangan bilateral antara Australia-China ditandatangani pada tahun ini, tidak mustahil di tahun-tahun mendatang eksport ternak sapi akan menggelontor dari Australia ke negeri panda tersebut, dan akan melupakan eksport ternak sapinya ke Indonesia. Peta kondisi ini, yang tidak diwanti-wanti oleh Prof. Kusumo Diwyanto dalam opininya. Jadi dalam beberapa tahun mendatang kita akan menghadapi situasi dan kondisi yang super sulit dalam kerangka menghadapi ketersediaan daging sapi nasional, jika pembangunan peternakan tidak segera dibenahi. Sebenarnya, ada atau tidak adanya embargo eksport sapi dari pemerintah Australia terhadap Indonesia, pembenahan pembangunan peternakan sapi tetap harus menjadi prioritas dalam pembangunan pertanian, jika kita ingin berdaulat atas produksi daging sapi domestik.
