Ramai para pejabat pemerintah bahkan menteri Perdagangan dan menteri Pertanian serta para para wakil rakyat di DPR di tahun 2012-2013 lalu sangat ingin mengubah UU No. 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH). Keinginan tersebut mengemuka lantaran munculnya masalah bilateral antara Indonesia dan Australia, karena dianggap Australia sebagai negara yang memonopoli perdagangan sapi dan dagingnya ke Indonesia. Sebenarnya bukan itu inti persoalannya, sesungguhnya para ahli otoritas veteriner berupaya melindungi negeri ini dari kemungkinan berjangkitnya wabah penyakit ternak, sebagi akibat serbuan komoditi impor dari negera-negara yang belum terbebas penyakit-penyakit veteriner berbahaya.
