Para pengusaha hotel mengaku kehilangan omzet hingga 20%-80% akibat kebijakan pemerintah melarang PNS rapat di hotel sejak 1 Desember 2014. Pemerintah memang telah mengambil kebijakan untuk memangkas biaya perjalanan dan rapat untuk seluruh kementerian dan instansi lainnya sebesar 43%
Akibatnya ……Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Johnnie Sugiarto pun menjerit dan mengaku beberapa hotel kehilangan omzet karena layanan fasilitas penyediaan ruang rapat kian sepi.
Di lain pihak para PNS yang biasa mendapatkan penghasilan tambahan dari acara perjalanan dinas dan rapat-rapat pun mulai merasakan tibanya musim kering. Bagaimana tidak..... banyak rencana perjalanan dinas yang sudah dianggarkan tahun 2014 lalu akhirnya harus dibatalkan akibat kebijakan ini.
Telah lama memang terjadi simbiosis mutualisme antara acara rapat PNS dengan hotel-hotel.Biasanya acara pembahasan program ataupun lainnya dari instansi pemerintah dilangsungkan lebih dari 1 hari.Jadi disamping menggunakan rapat, para PNS ini juga menginap dan disediakan juga konsumsinya.
Bagi sebagian hotelkerjasama dengan ini sangat menguntungkan karena pada saat-saat ramainya pembahasan program, tingkat hunian hotel akan tinggi.Sayangnya banyak dari kerjasama ini umumnya dilakukan melalui perorangan yang seolah-olah mewakili pemerintah.Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya kerjasama resmi antara hotel yang bersangkutan dengan pihak instansi pemerintah.Pemilihan suatu hotel sebagai tempat rapat sebagian besar dilakukan dengan menggunakan hubungan baik perorangan di instansi pemerintah dengan pihak Hotel.
Bagi pihak unit kerja di instansi pemerintah kerjasama ini juga sangat memudahkan dan menguntungkan.Pada saat anggaran belum cair (biasanya bulan April ke atas) rapat masih bisa dilakukan karena pihak hotel masih bersedia untuk “diutang” dulu dan setelah anggaran keluar baru dibereskan.
Disamping itu sudah menjadi rahasia umum bahwa pihak hotel memberitakan harga khusus bagi instansi pemerintah, akan tetapi sayangnya harga tagihan ke instansi pemerintah biasanya menggunakan harga resmi dan selisih harga ini sering kali digunakan sebagai penghasilan tambahan bagi PNS yang mengurusnya.
Banyaknya perjalanan dan rapat-rapat yang ada dalam anggaran instansi pemerintah memang sudah dalam tahap mengkhawatirkan. Banyaknya kegiatan perjalanan dinas dan rapat yang sebagian tidak perlu yang tercantum di dalam anggaran seperti penyakit kronis dan terkesan diada-adakan, sehingga kesan sebagai tambahan penghasilan sulit untuk dihindari.
Bagi instansi pemerintah yang tidak memiliki ruang rapat memadai memang mengadakan pertemuan di tempat lain masih bisa dimengerti, akan tetapi bagi instansi yang memiliki ruang rapat yang cukup dan masih tetap mengadakan pertemuan-pertemuan di hotel apalagi di luar kota harus dijadikan target utama kebijakan efisiensi ini.
Ketergantungan pihak hotel kepada anggaran pemerintah seperti yang dikatakan oleh Wakil PHRI tersebut memang sangat tinggi.Mungkin kita semua masih ingat ketika maraknya terjadinya gelar dan ijasah palsu yang kantornya bermarkas di sebuah hotel di Jakarta di wilayah Thamrin.Karena memang pihak hotel bandel setelah ditegur berkali-kali, maka pihak kementerian memutuskan untuk tidak lagi melakukan semua kegiatan rapat dll nya di hotel tersebut.Walhasil …dalam waktu singkat hotel tersebut gulung tikar.
Memang sudah saatnya simbiosis mutualisme ini harus segera diakhiri dalam upaya penghematan uang negara.Yang jelas tugas PNS tersebut tidak hanya rapat saja, akan tetapi masih banyak tugas lain yang bisa dilakukan dalam meningkatkan kinerja PNS.
Bagi pengusaha hotel yang selama ini berada dalam zona nyaman karena diuntungkan dengan maraknya rapat-rapat PNS kebijakan ini merupakan suatu shock therapy.Bersaing sempurna dengan mengandalkan kenyamanan, kualitas dan harga yang sesuai merupakan ajang pertempuran bisnis anda yang sebenarnya.Selama ini anda bersaing dalam pertemuran semu sebagai anak manja.
Mintalah kail dari pemerintah dalam bentuk promosi pariwisata dll bukan minta perlakukan khusus dalam bentuk umpan.
