Sepakat dengan pernyataan pengamat politik Hanta Yudha di stasiun TV tsb bahwa dengan WO dari rapat paripurna, berarti sama saja fraksi Demokrat (cq SBY) melapangkan jalan bagi pendukung Pilkada lewat DPRD untuk memenangkan voting. Karena dengan melihat komposisi suara anggota fraksi antara pihak Pro & Kontra Pilkada Langsung, jumlah suara pada proses voting akan langsung timpang. Terbukti dengan hasil voting : 226 anggota DPR yang memilih Pilkada melalui DPRD & hanya 135 anggota yang Pro PILKADA LANGSUNG ( termasuk 6 anggota fraksi Demokrat yang memilih tidak WO & 11 anggota fraksi Golkar yang Pro PILKADA LANGSUNG... Salute, Berani Beda dengan sikap fraksinya )
Ahh.. ternyata Pak Presiden kita yang akan segera lengser ini, sedang membanyol saat menyampaikan pernyataan mendukung Pilkada Langsung tsb. Tidak satunya kata dengan sikap/perbuatan.
Dengan WO-nya fraksi Demokrat dari rapat paripurna jelang voting, membuktikan bahwa SBY adalah Intelektual Dader dibalik "kejahatan" perampasan hak saya & rakyat Indonesia untuk memilih pemimpin daerah yang mumpuni.
Entah rencana apa yang sedang dirancang oleh SBY & Komplotan Merah Putih jelang peralihan pemerintahan ke Jokowi.
Apakah ini bagian dari bargaining position SBY ke Jokowi pasca lengser ataukah skenario untuk memicu "kerusuhan" & amuk massa akibat perlawanan rakyat terhadap UU Pilkada via DPRD yg melawan logika publik . Perlawanan yang bisa menggangu stabilitas politik & keamanan jelang transisi & awal pemerintahan baru ?
Ataukah kejadian ini merupakan tindakan "pembalasan" & "pelajaran" dari SBY kepada Megawati Soekarno Putri ? Mungkin saja , apalagi jika ditambah dengan "provokasi" dari yang mengaku kesatria kuda lumping yang belum bisa move on & legowo pasca kekalahan Pilpres 2014.
Apapun itu, langkah SBY (melalui Mendagri ) mengajukan RUU Pilkada ke DPR & WO-nya fraksi Demokrat , sungguh legacy/warisan yang buruk dari seorang SBY
Jadi teringat pernyataan Wagub DKI Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok, bahwa banyak oknum pejabat/elit yang bersikap santun dalam berwacana & berapi-api dalam retorika, tapi pada dasarnya munafik & tidak tulus memperbaiki bangsa & negara ini.
Benarlah apa yang disampaikan Prof Sahetapy dalam acara ILC, bahwa sebagian oknum pemimpin/elit negeri ini, mengambil keputusan berdasarkan pada pertimbangan "relasinya apa ?" bukan berdasarkan "PRINSIPNYA APA ?". Tak heran jika korupsi & ketidakadilan sosial masih terus terjadi.
Semoga 9 Hakim Mahkamah Konstitusi menolak & mengembalikan UU Pilkada via DPRD ini kepada DPR periode mendatang.
Sampai kapan intrik politik "balas membalas" ini berakhir ?
Semoga Jokowi-JK & jajaran pemerintahannya kelak, dapat menemukan format rekonsiliasi nasional untuk kemaslahatan & kesejahteraan bangsa ini.
Salam Pencerahan & Salam Politik Akal Sehat
