Menelisik Rancangan Peraturan Presiden tentang Kerukunan Umat Beragama: Hidup Rukun Kok Harus Repot dan Mahal?

Pada akhir 2020 lalu, Forum Kerukunan Umat Beragama melakukan Rapat Koordinasi Nasional dan mengusulkan 12 rekomendasi kepada pemerintah terkait pemeliharaan kerukunan umat beragama di Indonesia. Salah satunya-yang juga cukup unik-adalah mendesak pemerintah agar menaikkan status Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) No. 9 dan 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama menjadi Peraturan Presiden (Perpres).