Sejak awal pemerintah menggunakan pendekatan imbauan-imbauan kepada masyarakat, imbauan bekerja dari rumah, belajar dari rumah, beribadah dari rumah, tujuan utamanya yaitu membatasi interaksi antar orang.
Sejauh ini tidak ada satupun langkah dan kebijakan yang diambil berupa larangan tegas untuk membatasi pergerakan dan interaksi antar orang.
Sehingga langkah tersebut rupanya tidak membuat penyebaran virus menurun, bahkan stabil pun tidak, sebaliknya justru terus mengalami peningkatan jumlah kasus dari hari ke hari.
Kemudian imbauan tersebut oleh pemerintah 'agak dipertegas' dengan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Keputusan PSBB Jokowi mengacu UU Nomor 6 Tahun 2018 dan Perpu No 23 Tahun 1959.
Dalam PSBB tidak ada larangan untuk keluar masuk sebuah wilayah dan kebutuhan hidup termasuk hewan ternak tidak ditanggung pemerintah pusat, langkah penindakan atas pelanggaran PSBB menggunakan pendekatan yang humanis simpatik.
Lantas, apakah PSBB berdampak pada ekonomi, bahkan sebelum PSBB diberlakukan pun dampak ekonomi sudah mulai dirasakan, imbauan bekerja dari rumah, belajar dari rumah dan beribadah dari rumah serta social distancing membuat pekerja dan pelaku usaha sektor informal merasakan dampaknya.
Sebut saja misalnya driver ojek online atau ojek pangkalan, supir angkutan umum, penjaja makanan di sekolah, mereka diantara yang dari awal terjadinya wabah Covid-19 terdampak lebih dulu.
Kini banyak diantara meraka yang sudah tidak punya penghasilan lagi, sementara kebutuhan sehari-hari harus terus tercukupi dan harga kebutuhan bahan pokok terus mengalami kenaikan.
Keadaan sulit diperparah dengan banyaknya cicilan yang harus dibayarkan, meskipun ada relaksasi tetapi tetap saja harus membayarkan bunganya, mau bayar darimana sementara pendapatan sudah tidak ada.
Kemudian seiring perkembangan kasus yang terus mengalami peningkatan disertai dampak ekonomi penerapan PSBB, permasalahan Bangsa bertambah dengan terjadinya gelombang PHK massal.
Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah mencatat, sudah ada 150 ribu orang yang di-PHK atau 10 persen dari 1,5 juta pekerja yang terimbas kondisi sekarang.
"Pertama kalau lihat data dari 1,5 juta itu 10 persennya di-PHK, 90 persen itu dirumahkan. Artinya benar-benar PHK itu jadi upaya terakhir," kata Ida saat konferensi video, Sabtu (11/4).
Dampak ekonomi dan sosial akibat Covid-19 sudah semakin dirasakan masyarakat, kalau langkah mengatasi permasalahan ekonomi dan sosial itu tidak bisa dilakukan dengan bergerak cepat, akan berpengaruh di bidang sosial.
Angka pengangguran yang makin tinggi, kemiskinan absolut yang besar, bisa memicu mereka yang nganggur, lapar dan miskin, mudah marah dan frustasi. Mereka mudah digoda untuk melakukan hal-hal destruktif. Jika ini terjadi, masalah sosial akan merembet ke bidang keamanan.
Dunia memasuki krisis. Kegiatan ekonomi terganggu. Semua negara mengalami masalah dalam perekonomiannya. IMF baru saja mengeluarkan proyeksi yang menggambarkan pertumbuhan ekonomi semua negara dunia.
Indonesia diperkirakan masih tumbuh positif, meski hanya 0,5% saja. Negara lain yang juga diperkirakan tetap tumbuh positif adalah China, India dan Vietnam.
Selain itu, ancaman lain dampak Corona pun bertambah, baru-baru ini salah satu organisasi PBB, Food and Agriculture Organization (FAO) memperingatkan pandemi Covid-19 yang memaksa beberapa negara melakukan pembatasan penerbangan dapat memicu krisis pangan secara global.
Indonesia disebut sebagai salah satu negara yang rentan terhadap krisis tersebut karena mata uang rupiah semakin melemah sementara sebagian besar komoditas berdenominasi dolar AS di pasar internasional.
Kalau kemudian virus bisa diatasi, pasca wabah pemerintah perlu segera bergerak, kebijakan ekonomi berupa kemudahan investasi bagi investor lokal maupun asing, bahkan pemberian stimulus dan insentif perlu dilakukan untuk menarik para investor menaruh uangnya di Indonesia.
Sementara itu, Kadin Indonesia memberikan masukan bahwa Negara memerlukan langkah-langkah besar untuk melakukan transformasi struktural dalam membuka lapangan pekerjaan. Agar mereka yang terkena PHK saat krisis, bisa secepatnya bekerja kembali. Dan angkatan kerja baru bisa juga mendapat tempat.
Mengenai angkatan kerja baru, menurut data BPS per Agustus 2019, terdapat total 7,05 juta jiwa yang tidak memiliki pekerjaan, jumlah tersebut meningkat 3,3 persen dari posisi Februari sebesar 6,82 juta. Kepala BPS, Suhariyanto, mengatakan mayoritas pengangguran adalah lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK).
Pekerjaan menghentikan laju penularan virus sejauh ini belum membuahkan hasil, tugas besar mengobati luka ekonomi dan membangun kembali Indonesia sudah didepan mata dan harus dipersiapkan semenjak sekarang.
Pasca wabah Corona nanti, pemerintah dalam konteks membangun kembali Indonesia harus dapat memaknai bahwa kehidupan ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan HAM serta keamanan harus dapat ditata sedemikian rupa sehingga krisis bisa dituntaskan.
Dengan penataan itu, kehidupan di bidang-bidang tersebut bisa terbangun. Inilah makna membangun kembali Indonesia pasca wabah Corona yang menjadi tugas pemerintah, tugas Jokowi sebagai kepala pemerintahan atau head of the government.
Mari bersama kita putus rantai penyebaran virus, sebagai warga negara, kita turut berperan serta berjuang melawan Corona, yang bisa bekerja dari rumah tetap dirumah, terapkan pola hidup bersih dan sehat, biasakan cuci tangan pakai sabun minimal 20 detik, kalau terpaksa keluar rumah, gunakan masker, jaga jarak aman interaksi dengan orang lain minimal 2 meter.
Yang harus bekerja diluar rumah, tetap terapkan protokol kesehatan, gunakan masker, jaga jarak aman interaksi dengan orang lain minimal dua meter, pulang kerja jangan langsung berinteraksi dengan keluarga, mandi dulu dan bersihkan anggota badan dari berbagai macam kuman.
Bersama kita bisa!
Salam hangat, salam semangat dan salam sehat selalu.
Rori Idrus
KBC-57 Brebes Jawa Tengah
(Lawan Corona Pakai Konten)
