Selain itu, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia memiliki tanggung jawab melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau.
Kegiatan tes urine ini bukan hanya sekedar rutinitas, tetapi juga sebagai langkah deteksi dini penyalahgunaan narkotika di tempat kerja atau dunia birokrasi. Para pegiat P4GN di lingkungan instansi swasta juga diberi kesempatan untuk menyampaikan bahaya narkoba selama briefing sebelum memulai rutinitas kerja mereka.
Kepala Bakesbangpol Sampang, Anang Djoenaedi Santoso, S.Sos., M.Si bersama Kepala Bidang Haormas Bakesbangpol Sampang, Candra Romadhani Amin, ST, MM menjelaskan bahwa mereka menghadapi tantangan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi di bidang P4GN. Salah satu masalah utama adalah keterbatasan anggaran dan kewenangan, yang mempengaruhi pengendalian peredaran Narkotika di Wilayah Kabupaten Sampang.
Namun, dalam upaya serius untuk mengurangi dan mencegah peredaran Narkotika, Bakesbangpol Sampang telah menggelar sosialisasi bahaya narkoba di tingkat kampung, desa, dan di kalangan pelajar. Selain itu, tes urine juga telah dilakukan di kalangan TNI-POLRI dan Pelajar sebagai generasi penerus bangsa, dengan hasil yang menggembirakan, yaitu negatif.
Ketika ditanya mengenai tes urine bagi Kepala Desa, Anang mengungkapkan bahwa meskipun ada kendala anggaran, hal ini bisa menjadi pertimbangan serius untuk dilakukan di masa depan. Tes urine di kalangan Kepala Desa dianggap penting karena mereka merupakan figur pemerintah di desa-desa, yang harus menjadi contoh bagi warga setempat dalam menghindari penyalahgunaan narkotika.
KEMBALI KE ARTIKEL
