BUMDesa, sebagai entitas ekonomi dan sosial di tingkat desa, memiliki peran sentral dalam menjalankan fungsi ekonomi sekaligus sosial yang mengedepankan prinsip keadilan dan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) terus memberikan dukungan dan dorongan bagi perkembangan potensi wisata yang ada di setiap desa, baik melalui BUMDesa maupun BUMDesa Bersama. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa segala aspek terkait pengembangan sektor pariwisata akan mendapatkan pendanaan yang memadai serta perlindungan hukum yang sesuai.
Dalam kunjungan kerjanya ke Desa Pasi Janeng, Kecamatan Pulo Aceh, Kabupaten Aceh Besar pada Minggu (6/8/2023), Gus Halim dengan tegas mengungkapkan, "Wilayah yang memiliki keindahan alam yang luar biasa tentu memerlukan penanganan yang optimal untuk menjadikannya sebagai destinasi wisata unggulan." Pernyataan ini menggambarkan komitmen kuat pemerintah dalam mendukung upaya pengembangan pariwisata yang berkelanjutan, dengan memaksimalkan potensi alam yang dimiliki.
Gus Halim menegaskan pentingnya peran BUMDesa dalam mengelola destinasi wisata. Dalam konteks ini, pemerintah memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan BUMDesa dan BUMDesa Bersama. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan destinasi wisata tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa.
Salah satu contoh yang diangkat oleh Gus Halim adalah Pulau Nasi, sebuah destinasi wisata di wilayah Aceh Besar yang dikenal dengan keindahan laut dan pantainya yang menawan. Selain itu, matahari terbenam di pulau ini juga menjadi daya tarik yang tak terbantahkan. Gus Halim menyoroti perlunya fasilitas pendukung yang memadai, termasuk sarana transportasi yang memudahkan akses wisatawan ke lokasi tersebut. Keberadaan sarana transportasi yang memadai tidak hanya mendukung potensi pariwisata, tetapi juga merupakan kebutuhan mendasar masyarakat lokal dalam menjalani aktivitas sehari-hari.
Lebih lanjut, Gus Halim menjelaskan, "Di sini terdapat dua pulau yang memerlukan perhatian serius. Kondisi antarpulau sangat tergantung pada faktor cuaca. Saat cuaca baik, akses lancar; namun saat cuaca buruk, tantangan muncul." Pernyataannya ini mencerminkan kesadaran pemerintah akan kompleksitas dalam pengembangan potensi alam, yang memerlukan strategi yang cermat dan rencana cadangan untuk mengatasi tantangan yang mungkin muncul.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, Gus Halim berkomitmen untuk menjalin komunikasi yang erat dengan pejabat dan instansi terkait. Dalam konteks ini, kerjasama dan kolaborasi diidentifikasi sebagai kunci utama dalam mewujudkan semua aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Gus Halim menjelaskan, "(Terkait pembangunan dermaga), kami akan berdiskusi dengan Pak Irmawan, yang juga mewakili Aceh 1, dan bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan. Meskipun Kementerian Desa memiliki peran dalam hal ini, Kementerian Perhubungan memiliki kewenangan yang lebih luas. Oleh karena itu, kolaborasi antar-kementerian menjadi keharusan."
Dalam akhir pernyataannya, Gus Halim dengan tegas menggarisbawahi pentingnya kerjasama lintas sektor dan kementerian dalam menghadapi tantangan pengembangan destinasi wisata. Dukungan penuh terhadap BUMDesa dan komitmen untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa menjadi ciri khas pendekatan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.
Dari kunjungan kerja ini, dapat diambil kesimpulan bahwa pemerintah, di bawah kepemimpinan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, memiliki pandangan yang jelas dan komitmen nyata terhadap pengembangan potensi alam melalui BUMDesa. Dengan mengoptimalkan potensi wisata di setiap desa dan melalui kerjasama lintas sektor, pemerintah berupaya memberikan dampak positif yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat desa serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
