Produk yuridis yang dinantikan dalam pembaharuan hukum, menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Karena, cita-cita hukum yang dirasa kurang sempurna terhadap gejala-gejala yang tumbuh ditengah masyarkat, tentu menjadi diskursus bagi hukum itu sendiri. Lembaga legislatif dalam hal ini DPR merupakan tonggak pertama yang menentukan bahwa hukum itu mengantarkan kemanfaatan, kepastian, dan keadilan hukum bagi masyarakat, dengan wewenangnya sebagai lembaga ius constituendum tentu menjadi arah perkembangan hukum yang responsif. Berangkat dari situ perlu tatanan ulang terkait kesenjangan kesusilaan yang perlu diatur dalam bentuk penal.
KEMBALI KE ARTIKEL
