SOS Pemberantasan Korupsi!

Tanda darurat internasional dalam kode SOS, biasanya dipakai oleh kapal untuk minta tolong, ditafsirkan secara populer sebagai kependekan Save Our Souls (selamatkan jiwa kami). Sengaja penulis menggunakan judul SOS untuk menandakan gentingnya situasi saat ini dalam jihad melawan korupsi. Situasi saat ini sebenarnya mirip yang terjadi di Hongkong hampir empat dasawarsa yang lalu, pertengahan tahun 70-an. Dalam usianya yang masih seumur jagung KPK Hongkong berhadap-hadapan langsung dengan penegak hukum lain yaitu Kepolisian Hongkong. Kita sedikit telusuri tentang KPKnya Hongkong bernama The Independent Commission Against Corruption atau singkatannya ICAC berdiri pada tanggal 15 Februari 1974 yang diprakarsai oleh Gubernur Hongkong saat itu Murray MacLehose. Tujuan utama didirikan lembaga ini adalah untuk membersihkan wabah korupsi yang merajalela diberbagai departemen pemerintahan di Hongkong. Gerakan anti koruspi ini melalui penegakan hukum, pencegahan dan community education. Lembaga ini dipimpin oleh sebuah komisi pemberantasan korupsi. Salah satu kasus korupsi kepolisin yang menonjol ke permukaan saat itu adalah kasus Peter Fitzroy Godber. Peter Fitzroy Godber sebelumnya adalah kepala kepolisian Sector Wanchai dan kemudian menjadi kepala kepolisian di Kai Tak Airport di Hongkong. Ketika mendekati masa pensiunnya ia diketahui mempunyai uang sebanyak HK$ 4.3 juta (kira-kira 600 ribu US dollar) di rekening bank luar negerinya. Ia beserta istrinya berhasil melarikan diri dengan mengunakan wewenangnya saat itu sebagai seorang kepala polisi, ia melarikan diri pada minggu ketika oleh pengadilan ia diberikan waktu seminggu untuk menjelaskan sumber dana dari asset-assetnya (familiar dengan di negara kita?). Protes besar-besaran kemudian muncul dari mahasiswa yang melakukan long march ke Victoria park. mahasiswa saat itu menganggap pemerintah gagal mengatasi korupsi.berdasarkan desakan demonstran, maka Gubernur Hongkong saat itu mendirikan ICAC. Pada akhirnya Godber tertangkap di London, diekstradisi ke Hongkong dan menjalani pengadilan. ICAC saat itu dibentuk untuk menghapus korupsi hingga akar-akarnya, tidak seperti cabang kepolisian Hongkong yang mengurusi korupsi, ICAC hanya akan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Honkong untuk menghindari penyalahgunaan wewenang. Dalam melakukan tugasnya, ICAC mengalami tantangan berat. Bagi masyarakat China, memberi "angpaw" adalah tradisi yang telah berjalan ribuan tahun sebagai tanda "penghormatan" (di Indonesia mungkin lebih kita kenal sebagai uang kekeluargaan) dan tradisi ini bukan dilakukan oleh Triad atau bisnisman lainnya untuk melancarkan bisnis haramnya, tapi juga dilakukan oleh masyarakat biasa sebagai "tanda terima kasih" karena sudah dilindungi dan merasa aman. Hal ini kemudian memunculkan anekdot di kalangan Masyarakat Hongkong ICAC disebut "Investigating Chinese Ancient Customs" atau bahkan "I Can Accept Cash". Dalam upaya menindak korupsi dikepolisan ICAC, taktik dan metoda yang dilakukan dalam penyelidikan/penyidikan kadangkala terlalu "kasar" dan "ekstrim" kadangkala mereka "menyapu" seluruh anggota polisi dalam satu kesatuan hingga atasan-atasannya, dan kadang mereka memanggil seluruh petugas yang berdinas pada shift tertentu. Metode ini terkadang dilakukan hanya untuk "memancing" dan sebagai "shock therapy" untuk para pelaku korupsi. Namun metode ini dipandang berhasil untuk meredam korupsi di kalangan kepolisian. Pada masa awal-awal pembentukan ICAC, terjadi bentrokan antara ICAC dan kepolisian yang menyerang kantor Utama ICAC dengan lemparan batu dan demo besar-besaran. Situasi ini berakhir dengan pengumuman adanya amnesti kepada tindakan korupsi kecil-kecilan yang dilakukan sebelum tahun 1977. Tetapi secara bertahap ICAC kemudian menangkap para petugas kepolisian yang korupsi dan berhasil mengajukannya ke meja hijau, sisanya dipaksa untuk mengundurkan diri. Hasilnya pada tahun 1978 dikeluarkan hasil investigasi yang menyebabkan sekitar 119 petugas kepolisian dipaksakan untuk keluar, 24 orang petugas dikenakan tuduhan konspirasi, 36 orang petugas dan 1 petugas khusus diberikan amnesti. Tindakan ini memunculkan berbagai respon dari publik. Mulai dari yang memuji tindakan ICAC, hingga menganggap ICAC kurang garang dan hanya menangkap pelaku korupsi kecil saja bukan sumber utamanya.