Di Republik ini tidak ada sanksi apapun apabila Pemerintah tidak berhasil mencapai target yang dibuat sendiri. Rakyat dibuat tidak perduli, pasrah pada apapun perbuatan, sikap dan pecapaian atau kegagalan pemerintah.
Menteri Pertanian Suswono sebelum lengser berkewajiban memberikan Laporan Pertanggungan Jawab Program Swasembada Sapi 2010-2014, disertai daftar usulan yang memudahkan pemerintahan Jokowi mencapai swasembada daging sapi.
Tiga kali gagal Swasembada Daging Sapi
Pemerintah dan masyarakat sejak lama bermimpi mengulang sukses sebagai negara pengekspor sapi seperti pada era tahun 1970-an. Pada tahun 1972 Indonesia ekspor 15 ribu sapi ke Singapura dan Hongkong.
Maka dicanangkanlah program berikut:
2001-2005: Program Kecukupan Daging Sapi
Program Kecukupan Daging Sapi diartikan tersedianya secara cukup daging sapi sampai tingkat rumah tangga.
Program ini gagal, maka Program Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi sebagai penggantinya.
2008-2010: Program Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi (P2SDS)
Presiden SBY tanggal 11 Juni 2005 mencanangkan revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan (RPPK). Salah satu amanat revitalisasi adalah program swasembada daging sapi.
Revitalisasi ini gagal maka khusus untuk daging sapi diperkenalkan Program Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi (P2SDS) 2008-2010.
Program gagal lagi. Mantan Pertanian Anton Apriyantono mengatakan P2SDS yang menjadi tanggung jawabnya gagal karena laju pertambahan populasi kalah cepat dibandingkan dengan konsumsi.
Penjelasan yang sangat dangkal
2010-2014: Program Swasembada Daging Sapi(PSDS)
Sesudah dua kali gagal mencapai swasembada daging sapi, pemerintah melalui Kementerian Pertanian mencanangkan Program Swasembada Daging Sapi(PSDS) tahun 2010-2014.
PSDS 2010-2014 adalah bagian kontrak kerja Menteri Pertanian Suswono kepada Presiden RI SBY.
Banyak pihak berpandangan PSDS 2010-2014 adalah retorika politik.
Ketua Kamar Dagang Sapi Jakarta Raya mengkritik PSDS 2010-2014 sebagai program tanpa aksi nyata. Kementan harus membuat rencana jangka jangka panjang untuk menyediakan stok daging sapi agar aman.
Dalam perjalanannya PSDS 2010-2014 menekankan kuota impor sapi/daging sapi sebagai senjata utama untuk menaikkan produksi sapi. Dibatasinya impor akan menaikkan harga daging sapi. Kenaikan harga ini akan memberikan insentif kepada peternak untuk lebih meningkatkan jumlah sapi mereka.
Dalam kenyataan tingginya harga sapi meningkatkan penjualan sapi oleh peternak juga sapi betina usia produktif bahkan sapi bunting.
Skandal daging sapi yang melibatkan Ketua PKS Lutfi Hasan Ishaaq mengakibatkan pemerintah dan rakyat kehilangan kepercayaan kepada PSDS 2010-2014 .
Laporan pertanggungan jawab Kementan
Presiden SBY harus memastikan laporan dikeluarkan sebelum pemerintahannya lengser. Laporan perlu disertai usulan berisi langkah yang perlu diambil untuk langkah selanjutnya. Laporan dialamatkan kepada pemerintahan mendatang dan juga disebar luaskan kepada umum untuk pembelajaran.
Revolusi mental Jokowi
Setiap menteri mempunyai kontrak kerja dengan Presiden SBY. Sayangnya rakyat tidak merasa Presiden SBY melaksanakan review secara berkala atas kontrak kerja yang disetujui kedua belah pihak.
Pemerintahan yang akan datang, Jokowi, perlu lebih terbuka padarakyatnya. Rakyat perlu mendapat laporan kinerja para pejabat yang dirasa berpengaruh pada kesejahteraan rakyat.
Rakyat perlu melihat bahwa ada sistem merit. Menteri yang tidak mencapai target tanpa alasan yang masuk diakal perlu diganti.
Sistem merit DKI dibawah Gubernur Jokowi- A Hok dihargai dan dinantikan rakyat, meskipun penekanan baru pada pecat atau maki-makian. Pemerintahan mendatang perlu memperlihatkan langkah2 yang lebih terstruktur dan sistematis.
Pemerintahan Jokowi secara berkala perlu melakukan penilaian kinerja seluruh aparatnya dan sistem merit yang merupakan pembelajaran bagi seluruh bangsa termasuk generasi mendatang.
