Terdapat beberapa poin penting yang menjadi perhatian serius pemerintah berkaitan penegakan hukum di Indonesia. Terlebih, agenda reformasi sistem penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya menjadi salah satu isi "Nawa Cita" pemerintahan Joko Widodo -- Jusuf Kalla. Lebih jauh, pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019 setidaknya ada 42 prioritas utama mewujudkan sistem dan penegakan hukum yang berkeadilan.
KEMBALI KE ARTIKEL
