Etika Birokrasi Stafsus "Milenial" Kepresidenan Jokowi

Belakangan ini ramai menjadi perbicangan di sosial media, trending topic, hingga headline di berbagai platform media online tentang kinerja stafsus kepresidenan. Stafsus kepresidenan yang diisi oleh "milenial" ini ramai menjadi bahan pembicaraan karena dinilai tidak profesional dalan mengemban tugas dan tanggung jawabnya. Ketidak profesionalan tersebut didasarkan pada dugaan bahwa adanya agenda pribadi atau kepentingan yang diselipkan dalam jabatan dan tugas yang diemvan saat ini. Kepentingan tadi dilakukan dalam masa pandemi covid 19 seperti saat ini yang dianggap memperburuk citra Pemerintahan di masyarakat.

Seperti dilansir rmco.id, setidaknya terdapat tiga staf khusus kepresidenan yang menjadi sorotan. Mereka adalah Adamas Belva Syah Devara, Andi Taufan Garuda Putra, dan Billy Mambrassar. Belva dan Andi dianggap telah memanfaatkan posisinya sebagai staf khusus kepresidenan untuk kepentingan perusahaan milik mereka. Belva yang merupakan pendiri dan CEO Ruangguru dianggap memiliki konflik kepentingan karena start-up menjadi salah satu dari delapan start-up yang ditunjuk untuk pelatihan online program Kartu Prakerja.

Sedangkan Andi Taufan Garuda Putra diduga telah menyurati camat di seluruh wilayah Indonesia mengenai kerja sama antara pemerintah dan perusahaannya, PT Amartha Mikro Fintek dalam program Relawan Desa Lawan Covid-19 di bawah Kemendes PDT di area Jawa, Sulawesi, dan Sumatera. Hingga akhirnya dia menarik surat berkop Sekretariat Kabinet itu dan meminta maaf.

Billy Mambrassar yang juga sebagai salah satu staff kepresidenan mendapat sorotan tajam karena biodata LinkedIn-nya sempat menuliskan posisinya sebagai stafsus kepresidenan yang setara dengan menteri. Dia mengklaim, bisa melapor langsung kepada Presiden.