Tugas utama Mahkamah Konstitusi adalah:
Menguji apakah undang-undang sesuai dengan UUD 1945. Kalau ada undang-undang yang dianggap melanggar, masyarakat bisa mengajukan permohonan agar undang-undang tersebut diperiksa ulang.
Menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum, seperti pemilihan presiden atau pemilihan kepala daerah.
Memutus pembubaran partai politik jika dianggap melanggar konstitusi.
Memutus perselisihan antara lembaga negara yang memiliki kewenangan yang diatur oleh undang-undang dasar.
Secara singkat, Mahkamah Konstitusi adalah "penjaga" konstitusi yang memastikan undang-undang dan kebijakan pemerintah tetap adil dan sesuai dengan dasar negara.
Dalam bahasa gaul, *Mahkamah Konstitusi* (MK) biasanya diartikan sebagai lembaga yang tugasnya "ngecek undang-undang biar gak ngaco." MK adalah pengadilan khusus yang berfungsi memastikan UU yang dibuat tidak melanggar UUD (Undang-Undang Dasar). Jadi kalau ada UU yang dianggap bertentangan sama UUD, bisa diuji di MK biar jelas apakah undang-undang itu sah atau perlu diubah.
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan konstitusional di Indonesia. Keputusan-keputusan MK, yang bersifat final dan mengikat, sering kali menjadi acuan dalam menyelesaikan sengketa undang-undang, mengklarifikasi hak-hak konstitusional warga negara, dan menjaga prinsip-prinsip demokrasi.
MK bertanggung jawab untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dan dalam pelaksanaannya, putusan-putusan MK tidak jarang mempengaruhi kebijakan nasional maupun pemerintahan daerah. Dinamika putusan MK ini terlihat dari perubahan-perubahan penting dalam berbagai undang-undang setelah diuji oleh MK, yang di beberapa kasus mengharuskan legislator untuk merevisi atau bahkan mencabut undang-undang yang dinyatakan inkonstitusional. Misalnya, dalam isu-isu yang berkaitan dengan hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, dan hak ekonomi sosial, MK kerap kali berpihak pada perlindungan hak-hak individu dan kelompok masyarakat.
Di sisi lain, putusan MK juga tidak lepas dari kontroversi. Beberapa keputusan MK menimbulkan pro dan kontra di masyarakat karena dianggap bertentangan dengan pandangan umum atau kepentingan kelompok tertentu. Namun, sebagai lembaga peradilan tertinggi di bidang konstitusi, MK memiliki independensi dalam menjalankan fungsinya, dan keputusan-keputusannya dilandasi oleh kajian yang mendalam serta pertimbangan dari berbagai aspek hukum.
Dinamika ini menggarisbawahi peran penting MK dalam sistem hukum Indonesia, di mana setiap keputusan yang diambil turut mempengaruhi arah perkembangan hukum dan demokrasi di Indonesia. Selain itu, MK juga menjadi benteng terakhir dalam melindungi hak-hak dasar masyarakat dari berbagai kebijakan yang berpotensi melanggar konstitusi. Seiring dengan berjalannya waktu, putusan MK diharapkan mampu terus mendukung terciptanya sistem hukum yang adil, demokratis, dan sesuai dengan nilai-nilai konstitusional.
