Peluang dan Tantangan NKRI dalam Mewujudkan Indonesia Sejahtera Tahun 2025

Prolog : Meneropong Kemiskinan Masyarakat Indonesia.

Kemiskinan secara hakiki berarti berbicara tentang sosial-ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa esensi kemiskinan menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat. Dalam dan melalui ekonomi kemajuan suatu bangsa dapat diukur dengan jelas, baik kesejahteraan, kemakmuran, maupun kelayakan hidup masyarakatnya. Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan global. di Indonesia sendiri masalah kemiskinan seperti tak ada habisnya. Masih banyak kita temui para pengemis dan gelandangan berkeliaran dimana-mana, tidak hanya di kota-kota besar bahkan di pedesaan pun menjadi tontonan setiap hari. Saat ini di Indonesia jerat kemiskinan semakin parah. Kemiskinan bukan semata-mata persoalan ekonomi melainkan masalah kultural dan struktural. Dengan demikian dalam pengertian luas kemiskinan tidak lain dari pada kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan penanganan lintas sektoral, lintas profesional dan lintas lembaga.

Sejak dilanda krisis multidimensional yang memuncak pada tahun 1997-1999, masalah kemiskinan semakin tajam. Sendi - sendi ekonomi rontok membuat pertumbuhan ekonomi minus 13,1 %. Studi yang dilakukan BPS, UNDP dan UNSFIR menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin pada periode 1996-1998 meningkat dengan tajam dari 22,5 juta jiwa (11,3%) menjadi 49,5 juta jiwa (24,2%) atau bertambah sebanyak 27,0 juta jiwa (BPS, 1999). Selain itu masalah lain seperti ketimpangan dalam pembangunan infrastruktur dan korupsi yang membuat permasalahan negeri ini semakin carut marut. Penerapan model hukum yang tumpul keatas dan tajam kebawah serta kecurangan lainnya membuat masyarakat kecil semakin terjepit bahkan tak berdaya. Dalam pereduksian keberhasilan perekonomian guna mensejahterakan dan meningkatkan perekonomian masyarakat yang akhirnya memunculkan fenomena "yang penting dapat" dan apapun usahanya serta lainnya sebagai bagian litani duka yang mencoreng bingkai pembangunan dan perekonomian nasional di Indonesia.

Dalam amat konstitutif mukaddimah UUD 1945 setiap masyarakat miskin, anak terlantar, orang tua jompu yang terlantar dan lain sebagainya merupakan tanggung jawab Negara.  Namun, dari segi kenyataannya dalam mewujudkan cita-cita ideal tersebut sangat jauh dari apa yang diharapkan. Bercermin pada fakta aktual inilah penulis tertarik untuk mengelaborasi sebuah gagasan untuk PELUANG DAN TANTANGAN NKRI DALAM MEWUJUDKAN INDONESIA SEJAHTERA TAHUN 2025 DALAM PERSPEKTIF PERTAHAN DAN PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN NASIONAL

Menolak penguasaan asing.

Ide tentang penolakan penguasaan asing ini diungkapkan oleh Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan, senin 13 Februari 2012 yang lalu. Dan hal ini didukung oleh Presiden yang berkuasa kala itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dahlan Iskan menegaskan, Kementrian BUMN hanya menyetujui privatisasi melalui pola pelepasan saham perdana kepada public (IPO). Dan jika perusahaan asing masuk melalui pasar saham tidak masalah. Tetapi penjualan langsung kepada asing jangan sampai terjadi lagi seperti Indosat.

Konsep tentang penolakan penguasaan asing merupakan salah satu program untuk memberikan kesempatan kepada para investor dalam negeri dapat berkembang dengan baik. Keuntungan penolakan penguasaan asing sebagaimana yang digambarkan oleh Dahlan Iskan antara lain:

• Melahirkan pengusaha muda berjiwa nasional.
  • Mempersempit gerak asing dalam pengusaan nasional.
  • Memberikan kesempatan terhadap investor dalam negeri untuk berkembang lebih jauh lagi.
  • Melahirkan calon-calon investor handal.
  • 
    
  • Menumbuhkembangkan Jiwa Kewirausahaan.

Kewirausahaan merupakan kunci untuk mengubah masa depan bangsa. Dan senjata ampuh untuk menaklukkan tantangan maupun krisis sehebat apapun. DR (HC) Ir Ciputra mengungkapkan bahwa ada empat komponen utama yang saling terkait dalam hal menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan. Antara lain:

Pemerintah memiliki pola pikir entrepreneur (government entrepreneur).

Sebenarnya masyarakat Indonesia ini tidaklah terlalu bodoh. Hal ini dapat dilihat dari sikap demokrasi masyarakat kita yang semakin terbuka dan jelas. Meskipun pendidikan mereka rendah sebenarnya mereka memiliki kreatifitas dan inovasi yang cukup bagus untuk dikembangkan. Pemerintah yang baik merupakan pemerintahan yang mendorong untuk membuka saluran-saluran kreatifitas dan inovasi untuk masyarakatnya. Adalah suatu interaksi yang bodoh jika pemerintah justru mematikan kreatifitas dan inovasi masyarakatnya sendiri dan memperkerjakan maupun mempermudah orang asing untuk berkarya dinegeri sendiri. Salah satu contoh adalah Bapak Kusrin yang mampu merakit TV sedangkan tingkat pendidikannya beliau tidak lulusan Teknik. Yang sempat menjadi berita nasional karena dianggap illegal hanya karena tidak memiliki izin resmi. Hasil karyanya dimusnahkan meskipun pada akhirnya pemerintah memfasilitasi dalam usaha. Tetapi hal ini sama saja tidak baik. Karena membuat mental mereka menjadi lemah untuk berkarya. Takut kejadian serupa akan terjadi pada mereka. Seharusnya pemerintah memberikan pemaham yang jelas dan terarah guna membangkitkan semangat dan mendorong masyarakat lainnya untuk menampilkn karya mereka.

Pendidikan Kewirausahaan.

Menjadikan kewirausahaan sebagai program resmi pendidikan nasional yang dilakukan para pendidik terlatih (business entrepreneur). Perkembangan yang semakin pesat akan menimbulkan satu kebutuhan terhadap apa yang disebut dengan kreatifitas dan inovasi. Pendidikan kewirausahaan menjadi bagian dari pertimbangan pada saat ini dalam menentukan persoalan masyarakat yang semakin komplek. Maka sejak dulu, Negara-negara maju seperti AS, Inggris dan Prancis telah mengenalkan pola seperti ini untuk mengangkat masyarakatnya lebih berfikir luas. Perkembangan pendidikan kewirausahaan telah terbukti mampu menjadikan lulusannya lebih kreatif dan inovatif dari yang lain. Mereka lebih cenderung membuka lapangan usaha ketimbang mencari perusahaan tempat kerja. Sehingga suatu kewajiban terhadap pemerintah untuk mempertimbangkan pembelajaran ini masuk kedalam kurikulum nasional dan menyiapkan incubator bisnis disetiap lembaga pendidikan, baik berupa perguruan tinggi maupun SLTA.

Pelaku Bisnis.

Sebagai pelaku bisnis berani mengambil resiko untuk melakukan kreatifitas dan inovasi guna melahirkan hal-hal baru merupakan hal yang wajib. Karena menjadi entrepreneur sukses pasti mengalami rintangan yang berliku. Banyak para pembisnis ulung yang saat ini pernah merasakan kegagalan saat krisis 1998 melanda bangsa ini. Hal itu tidak lantas membuat mereka jera untuk maju. Lantas apa yang sebaiknya dilakukan para calon pembisnis muda dalam menghadapi semua ini! Untuk bisa mencapai seperti mereka-mereka yang sudah sampai diatas sana?

Menurut DR (HC) Ir. Ciputra, untuk sukses seseorang harus mempunyai tiga hal, antara lain :

• Integritas.
  • Kejujuran merupakan modal utama dalam setiap membangun sendi-sendi kehidupan. Setiap ada masalah hadapi dengan berani. Salah satu contoh tidak lari dengan utang. Karena integritas tidak bisa dibeli dengan apapun.
  • Profesionalisme.
  • menekuni dalam bidang yang akan dikerjakan. Dan entrepreneur yang berkaitan erat dengan inovasi.
  • Semangat yang tinggi.
  • Harus memiliki target dalam setiap pencapaian. Harus memenangi persaingan dan meraih kesuksesan dalam setiap bidang yang dilakukan.
  • Budaya Enterprenuership.

Untuk mengembangkan budaya ini, dukungan dari pemerintah, tokoh masyarakat sangat dibutuhkan agar terlaksananya program tersebut. Sebagai pengayom masyarakat, pemerintah bertugas untuk mencarikan solusi terbaik dalam mengurangi kemiskinan negeri ini khususnya terhadap masyarakat di daerah perbatasan dan daerah terisolasi. Budaya enterprenuer juga memiliki fungsi kualitatif dan fungsi seleksi. Artinya, budaya enterprenuer mempersiapkan masyarakat dengan sekumpulan kreativitas dan inovasi yang memungkinkan untuk hidup dan meningkatkan sendi-sendi perekonomian mereka. Tak hanya sampai disini. Hal ini juga dapat meningkatkan pendapatan nasional.

Dengan menerapkan ke empat pola dasar dalam menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan ini dan penolakan terhadap pembelian saham untuk asing. Pemberantasan kemiskinan memiliki kekuatan dan keunggulan tersendiri. Pemberian peluang dan pemahan dasar dalam berwirausaha menjadi ciri utama yang dapat membantu akselerasi perekonomian nasional. Dalam hal ini, kelemahan dari masing-masing daerah dapat diisi dengan kelebihan dari kreativitas dan inovasi masyarakatnya sendiri. Sebenarnya tak ada daerah yang memiliki kemiskinan maupun lainnya. Tetapi kemiskinan itu terlahir dari kurangnya kreatifitas dan inovasi serta masyarakatnya yang kurang perhatian dari pemerintah.

• Mengingat bantuan pemerintah selama ini terhadap masyarakat hanya membuat mereka menjadi manja dan terlena terhadap kehidupan yang mereka jalani. Tidak sedikit dari mereka yang beranggapan bahwa kemiskinan itu adalah takdir yang sudah ditentukan sang kuasa. Namun, perlu kita renungkan kembali bahwa kesuksesan itu tidak akan datang kepada mereka yang hanya suka menadahkan tangan dan malas untuk berbuat demi hari esok. Peluang untuk menolak penguasaan asing dan memberikan pemahaman tentang kejiwaan berwirausaha  terbukti tidak pernah pudar. Dua program ini cenderung lebih tahan guncangan ekonomi dan lebih berpihak kepada masyarakat kita sendiri untuk berkarya.
  • Neraca Jam Kerja.

Presiden ke-3 RI B J Habibie dalam pidatonya di kantor Bank Indonesia tanggal 13 Februari 2017 yang lalu mengungkapkan bahwa Indonesia harus memiliki neraca jam kerja. Karena jika hanya bertumpu pada budaya dan pendidikan saja, hal itu belum cukup untuk memajukan sebuah bangsa. Lebih-lebih bangsa kita adalah bangsa yang besar dan terpisah-pisah oleh ribuan pulau disekitarnya.

Selama ini Negara kita memiliki banyak sumberdaya manusia yang terdidik. Namun, lapangan kerjanya kurang. Hal ini mengakibatkan banyak generasi muda yang berpendidikan tinggi yang merantau dan berkarya di luar negeri.

Sedangkan daya saing yang tinggi itu hanya bisa diukur jika manusianya sendiri tidak menganggur. Sehebat apapun mereka, jika tidak ada kesempatan untuk menerapkan dan mengembangkan inovasi serta kreatifitas maka daya saing bangsa tidak akan bisa ditingkatkan.

Adapun tujuan dari pembuatan Neraca Jam Kerja itu sendiri menurut B J Habibie adalah untuk mengukur tingkat produktivitas masyarakat Indonesia itu sendiri. Dengan dibuatnya neraca jam kerja, maka pemerintah bakal lebih mudah mengukur dan mengambil kebijakan mengenai pembukaan lapangan kerja serta menilai tingkat produktivitas pekerja itu sendiri.

Konsep Kemiskinan.

Kemiskinan adalah keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf hidup kelompoknya dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental maupun fisik dalam kelompok tersebut. Tiga dimensi kemiskinan, yaitu :

• kemiskinan multidimensi artinya karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka kemiskinan pun memiliki banyak aspek. Dilihat dari kebijakan umum kemiskinan meliputi aspek primer dan  aspek sekunder.
  •  Aspek kemiskinan tersebut saling berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini berarti bahwa kemajuan atau kemunduran pada salah satu aspek dapat mempengaruhi kemajuan atau kemunduran pada aspek lainnya.
  • Bahwa yang miskin adalah manusianya baik secara individual maupun kolektif. Kita sering mendengar perkataan kemiskinan pedesaan (rural proferty) dan sebagainya, namun ini bukan desa atau kota yang mengalami kemiskinan tetapi orang -- orang atau penduduk atau juga manusianya yang menderita miskin jadi miskin adalah orang-orangnya atau manusianya.

Berbicara mengenai kemiskinan tidak pernah habisnya. Tidak sedikit masyarakat mengambil jalan pintas untuk mengubah garis kehidupan yang semakin berat. Mulai dari mencuri hanya untuk sesuap nasi, berhutang dengan para rentenir dengan tingkat bunga yang tinggi membuat mereka semakin terseret ke lembah kemiskinan bahkan menjual kehormatan diri. Tak hanya sampai disini, ada sebagian dari mereka berani mengambil resiko tinggi sebagai perantara narkoba. Mereka terjebak dan bandarnya selamat demi secercah uang. Sebenarnya mereka bukanlah pencuri, penipu, pengedar narkoba maupun kriminal lainnya tetapi mereka memang miskin. Mereka miskin karena sistem, miskin dengan terstruktur. Pemerintah belum berhasil memberikan mereka kesejahteraan bahkan pekerjaan yang memadai. Secara akal sehat sebenarnya mereka juga ingin hidup yang bermartabat bukan hidup penuh dengan cacian. Hanya saja sistem yang ada memaksakan mereka untuk meninggalkan martabat mereka sebagai manusia.

Dari gambaran diatas, sangat dibutuhkan program khusus untuk mengubah pola fikir masyarakat kita masih tergolong sesat. Melalui program ini, sistem kehidupan masyarakat Indonesia membuka horizon masyarakat berpikir untuk bisa memahami kemampuan mereka agar dikembangkan sebagai domain penting bagi akselerasi perkembangan dan kemajuan perekonomian nasional. Kreativitas dan inovasi dalam setiap diri masyarakat jika diakomodir secara baik akan menciptakan subjek-subjek kompeten yang memiliki keunggulan dan keunikan dalam memperkuat perekonomian nasional. Oleh karena itu, penolakan terhadap penguasaan asing dan menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan serta adanya neraca jam kerja memiliki pengaruh besar dalam sistem manajemen perekonomian nasional dan tidak hanya membatasi pada kemampuan diri masyarakat itu sendiri.

Untuk melaksanakan program tersebut, pemerintah seharusnya memberikan sedikit ruang untuk rakyat kecil yang memiliki integritas tinggi namun tingkat pendidikannya rendah. Sebab selama ini program pemerintah tentang 1 Millyar 1 desa masih banyak yang tidak jelas. Bahkan tidak sedikit dana-dana tersebut masuk kedalam kantong-kantong pribadi dan golongan. Padahal masyarakat sangat membutuhkan anggaran tersebut untuk menunjang pembangunan yang tertinggal. Akibatnya masyarakat dirugikan hanya karena miss komunikasi dengan segala konsekuensinya.

Salah satu penyebab belum maksimalnya program tersebut adalah karena para masyarakat masih banyak tidak mengetahui tentang program tersebut. Kalaupun ada yang mengetahui, mereka lebih memilih diam. Karena asumsi mereka hal tersebut tidak ada untungnya untuk mereka. Dengan mengupayakan 3 program ini, jerat kemiskinan yang sedang kita hadapi dapat mengikis patologi psikologis yang menyerang banyak masyarakat miskin dengan gejala putus asa, malas dan menyerah. Kewirausahaan menuntut masyarakat untuk terus berkembang dan berimajinasi lebih jauh lagi. Sedangkan Neraca Jam Kerja sebagai media untuk mengukur sejauh mana perkembangan inovasi dan kreatifitas mereka berkembang.

Selain itu, jiwa entreprenuer menjunjung tinggi nilai-nilai religius yang termaktub dalam domain sportifitas. Relasi dengan Tuhan merupakan relasi primer yang mendukung perkembangan kualitas hidup seorang manusia Indonesia. Ketaqwaan terhadap Tuhan menjadi aspek fundamental dalam menghayati nilai-nilai yang baik, benar dan indah dalam kehidupan manusia. Adanya gejala sekularisme yang merongrong secara halus melalui tawaran ideologis yang bahkan telah masuk dalam ranah perekonomian sejatinya perlu dilawan dengan nilai ketaqwaan terhadap Tuhan. Sehingga Krisis ekonomi karena hegemoni kapitalisme mulai berlahan bisa dikurangi.

Untuk mengkonsientisasi hakekat perekonomian di Indonesia, maka perlu redefenisi terhadap perekonomian dalam lapisan kesadaran seluruh masyarakat Indonesia. Perekonomian tidak boleh hanya diredukasi pada aspek laba rugi melainkan mengakomodir keseluruhan aspek perekonomian integral yakni kreatif, kualitas, kekuatan ekspansi,  inovatif dan produktivitas,. Dengan revolusi berpikir yang bersifat eklektis inkorporatif dengan corak berpikir integral, maka dapat membantu akselerasi perekonomian nasional yang integral pula.

• Kebersamaan.
  • Pemerintah

Pemerintah memiliki andil yang sangat penting dalam upaya memajukan perekonomian di Indonesia. Pengambilan kebijakan yang menyentuh seluruh problematika aktual dunia perekonomian merupakan tanggung jawab Pemerintah. Masalah relevansi perekonomian bagi kebutuhan aktual masyarakat, pemerataan pembangunan dan keterserapan dalam dunia kerja perlu disikapi dengan kebijakan-kebijakan politik yang pro terhadap perekonomian integral bangsa Indonesia. Guna kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Indonesia.

Selain memperhatikan sektor perekonomian formal melalui domain Kementrian perekonomian dan perdagangan, pemerintah juga perlu memberdayakan perekonomian keluarga sebagai lembaga informal potensial serta mendukung adanya pola entreprenuer alternatif sebagai perekonomian non-formal yang menjawab secara langsung kebutuhan tiap pribadi masyakat Indonesia yang plural dan multikultural.

Pemuda dan masyarakat.

Selaku pemuda yang peka akan kondisi perkonomian nasional dan daerah yang krisis saat ini, kita dituntut aktif dalam pembangunan sendi-sendi ekonomi nasional. Sebagai pemuda yang aktif dan kreatif tentunya tidak ingin masyarakat kita menjadi penonton bahkan hanya menjadi buruh pembantu karena kurang kreatif dan inovatif terhadap masyarakat asing. Pemuda memiliki kedudukan dan peranan penting dalam menjaga keutuhan negara. Hal ini didasari oleh asumsi bahwa pemuda merupakan anak bangsa yang menjadi penerus kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai intelektual muda yang kelak menjadi pemimpin-pemimpin bangsa, pada mereka harus bersemayam suatu kesadaran kultural sehingga keberlanjutan bangsa Indonesia dapat dipertahankan. Pembentukan kesadaran kultural pemuda antara lain dapat dilakukan dengan pengoptimalan peran dalam menumbuh kembangkan jiwa entrepreneur dan penggunaan neraca jam kerja untuk mendongkrak daya siang serta penolakan kepenguasaan asing.

Sepatutnya, pemuda tidak lagi hanya dalam posisi berpangku tangan atau menunggu inisiasi dari pemerintah untuk bersama-sama berperan mengisi pembangunan nasional. Menginisiasi dan mendorong konsep pembangunan dalam era desentralisasi ini sangat terbuka bagi pemuda. Pemuda yang mampu membaca tanda-tanda zaman, seyogyanya telah berada pada pilihan menumbuhkembangkan jiwa nasionalisme guna mendorong kesadaran semua elemen masyarakat untuk terlibat aktif mendorong percepatan pembangunan nasional.

Di samping itu, pemuda sebagai elemen penting masyarakat dalam pembangunan daerah, sudah sepatutnya memaknai dan mewarnai setiap kebijakan pembangunan nasional. Dari sinilah pentingnya pemuda memposisikan diri dan mengambil peran-peran strategis dalam pembangunan bangsa. Dalam jejak rekamnya, pemuda sering kali dalam posisi sebagai pelopor pembaharuan, pembentuk perubahan sekaligus pengawal perubahan. Menerjemahkan peran-peran strategis yang memberi konstribusi bagi majunya suatu bangsa menjadi pilihan yang tidak boleh berlalu tanpa pemaknaan dari pemuda.

Institusi Perekonomian.

Institusi Perekonomian merupakan lembaga yang bertanggung jawab secara langsung terhadap dinamika kehidupan sektor ekonomi nasional. Dalam kaitan dengan pola penolakan terhadap penguasa asing, maka institusi perekonomian perlu menerapkan sistem UUD yang menyentuh seluruh aspek penjualan saham terhadap investor asing dengan harga lebih tinggi dari yang ditawarkan kepada investor dalam negeri.

Selain pembuatan UUD tentang penjualan saham terhadap investor asing. Institusi perekonomian juga harus memikirkan agar secepatnya bisa membuat neraca jam kerja. Hal ini berguna untuk mengetahui sejuah mana kemampuan masyarakat bangsa ini bisa bersaing terhadap masyarakat internasional. Saat ini angka impor lebih besar dari pada ekspor. Sebagai lembaga yang terkait harus memperjuangkan produk dan hasil karya anak bangsa. Tingginya persentasi impor mencerminkan bahwa rendahnya dukungan pemerintah terhadap  daya saing dan inovasi anak bangsa.

Institusi Pendidikan.

Lembaga yang akan menerapkan program entrepreneur sebuah program yang memang harus diterapkan di Indonesia sebagai bagian dari kurikulum nasional harus mampu memperhatikan aspek diferensiasi dan kemajemukan yang ada. Pentingnya pemahaman tentang jiwa entrepreneur menjadikan lulusan pendidikan Indonesia tidak hanya bertumpu pada perusahaan tetapi bisa membangun usaha-usaha sendiri. Hal ini sangat penting guna Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) yang saat ini sudah diterapkan sejak 1 Januari 2016 lalu.

Media

Media memiliki peran yang urgen dalam tata akselerasi perekonomian nasion al. Terutama dalam era globalisasi teknologi yang kian pesat dewasa saat ini. Salah satu keunggulan Jiwa Entreprenuer adalah sportifitas up to date-nya. Jiwa Entreprenuer adalah pembentukan mental yang sesuai dengan  tuntutan zaman. program ini mengakomodir perkembangan IPTEK dan memberi peluang bagi pemanfaatan secara kritis dan benar demi tercapainya cita-cita perekonomian nasional itu sendiri.

Media dalam diskursus filsafat post modern Jurgen Habermas dapat menjadi ruang publik (offentlichkeit) yang mampu membawa akselerasi pertumbuhan nasional suatu bangsa. Namun, media perlu menekankan aspek kebenaran, kejujuran, kejelasan dalam menyampaikan informasi yang edukatif bagi seluruh masyarkat Indonesia. Eksistensi media di Indonesia, baik media cetak, media elektronik maupun media sosial-digital dapat membantu menyalurkan informasi yang aktual dan global bagi perkembangan seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Entreprenuer yang berorientasi pada ke Bhineka Tunggal Ika.

Kebhinekaan merupakan suatu keniscayaan pada realitas bangsa Indonesia yang tak dapat dipungkiri keberadaannya. Untuk mewujudkan rakyat Indonesia yang adil dan sejahtera, kebhinekaan harus dimaknai sebagai "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Sedangkan untuk mewujudkan makna tersebut diperlukan sikap nasionalisme yang sekarang semakin luntur oleh arus global.

 Dari kacamata ekonomi, bangsa Indonesia masih dalam taraf negara berkembang (Developing country) yaitu negara dengan rata-rata pendapatan yang rendah, infrastruktur yang relatif terbelakang dan indeks perkembangan manusia yang kurang dibandingkan dengan norma global. Jika mengacu pada data World Development Indicators, database yang dirilis oleh Bank Dunia pada 1 Juli 2009, Indonesia berada di urutan ke 146 dengan GNP per kapita sebesar US$ 3.830 per tahun, itu setara dengan 38 juta-an rupiah per tahun. Banyak lini yang perlu dibenahi dari sisi sosial ekonominya, seperti pengangguran, pendapatan per kapita yang masih rendah, derajat kesehatan masyarakat yang semakin menurun dan kesenjangan pendidikan. Belum lagi kasus korupsi dan utang negara yang masih bertumpuk entah hingga generasi kapan akan lunas ditambah dengan masalah-masalah kemiskinan serta turunannya. Secara umum, bangsa kita masih dicap sebagai bangsa yang butuh bantuan. Kebhinekaan sosial ekonomi itu sendiri, dapat dipandang sebagai adanya suatu perbedaan strata atau status sosial ekonomi pada tatanan masyarakatnya yaitu adanya si kaya dan si miskin. Bangsa Indonesia yang majemuk secara budaya, agama dan tentunya karakter memang menjadi perhatian kita semua untuk terus memperkuat jati diri bangsa. Sehingga kemajemukan itu tidak menjadi penyebab retaknya sendi kehidupan nusantara yang sudah dibina sejak zaman Majapahit. Namun, tak dapat dipungkiri pula bahwa kemajemukan sosial ekonomi juga perlu mendapat perhatian yang lebih karena kesenjangan sosial ekonomi ini bukannya tidak mungkin menjadi pemicu terjadinya keretakan-keretakan yang berakibat parah di negeri ini.

Satu dari trilogi pembangunan yaitu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya memang belum dapat dicapai sepenuhnya. Namun bukan berarti kebhinekaan sosial ekonomi ini dapat dibiarkan. Perlu ada usaha ekstra dari pemerintah dan juga masyarakat untuk mempersempit kesenjangan sosial ekonomi demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mensukseskan program tersebut hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah, misalnya dengan menolak penguasaan asing dan memberikan kesempatan pada investor anak negeri untuk berkembang dan menumbuhkan jiwa entrepreneur kepada generasi muda serta adanya neraca jam kerja. Inilah kebhinekaan Indonesia dalam bidang sosial dan ekonomi, yang dapat dimaknai dengan pemahaman akan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ekonomi Indonesia akan terganggu kalau kebhinekaan tidak dirawat dan penegakkan hukum tidak dilakukan secara adil dan transparan.

Indonesia Sejahtera 2025 merupakan sebuah instrumen proses transformasi dan restorasi pembangunan nasional bidang kesejahteraan sosial dari pendekatan yang bersifat konvensional ke arah perubahan dengan pendekatan yang bersifat modern yaitu terstruktur, sistematik, progresif dan humanis. Penulis sebagai subjek terdidik tentu optimis untuk mengembangkan segala potensi diri demi akselerasi perkembangan negara Indonesia. Namun, bagaimanakah dengan perwajahan perekonomian nasional kelak? Apakah dengan sistem pengelolaan ekonomi nasional sekarang ini telah cukup mampu menjawab tantangan global yang muncul bagaikan pedang bermata dua? Di satu sisi, Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) telah diberlakukan sejak 1 tahun yang lalu membuat persaingan semakin ketat dikarenakan kebebasan warga asing memasuki negeri kita sebagai tenaga ahli. Namun di sisi lain masyarakat kita juga memerlukan semua itu demi mencukupi kebutuhan hidup. Mungkinkah benar apa yang telah dikatakan oleh Nye Jr mengenai suatu bentuk "kolonialisasi baru" dalam bangsa melalui globalisasi yang meruntuhkan kebudayaan bangsa?

   Berhadapan dengan dilematisme proses globalisasi ini, kaum muda perlu terlibat. Menumbuhkembangkan Jiwa Entreprenuer merupakan upaya untuk menghidupkan kembali peran kepemudaan dalam menghadapi era globalisasi yang juga menginfeksi sistem perekonomian nasional. Hal ini tentunya didukung dengan adanya neraca jam kerja. Upaya menumbuhkembangkan jiwa entrepreneur yang disarankan oleh Dr (HC) Ciputra dan diukur dengan neraca jam kerja yang disarankan oleh B J Habibie dapat menjadi acuan dalam membangun perekonomian yang kiranya mampu membawa akselerasi perekonomian nasional Indonesia.

   Menutup elaborasi ini, penulis ingin mengutip kembali sistem perekonomian dalam hubungan dengan masyarakat Indonesia yang mulai diganggu oleh berbagai tawaran bangsa asing dan kaum kapitalis lainnya yakni: Bhinneka Tunggal Ika. Menuju Indonesia Sejahtera 2025