Hal ini disampaikan dengan keprihatinan mendalam terkait kasus yang melibatkan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Beberapa pejabat dan staf diduga terlibat dalam perlindungan jaringan judi online. KH Chriswanto merujuk pada Ketua Tim Penyidikan dan Ahli UU ITE Ditjen Aplikasi dan Informatika, Denden Imadudin Soleh, serta 10 pegawai lainnya yang diduga mengelola 1.000 situs judi online agar tidak diblokir, dengan keuntungan mencapai Rp 8,5 miliar per bulan.
"Mereka tahu judi online merusak ekonomi, moral, dan hubungan sosial masyarakat. Tapi mereka tidak peduli dengan kehancuran moral bangsa, yang penting mereka untung," ungkap KH Chriswanto, menyayangkan tindakan tersebut.
Ia menegaskan bahwa pemerintah harus serius memberantas judi online karena dampaknya yang sangat luas, terutama bagi generasi muda. Korbannya tidak terbatas pada usia atau status sosial, mencakup anak-anak, remaja, hingga orang dewasa, dan bahkan para pejabat. "Yang paling bahaya adalah rusaknya generasi muda, karena mereka rentan terhadap pengaruh buruk judi online, yang dapat menimbulkan patologi sosial dengan dampak berkepanjangan," ujarnya.
KH Chriswanto menekankan bahwa masa remaja merupakan fase penting dalam pembentukan karakter dan cita-cita. "Judi online sangat berpotensi menghancurkan masa depan remaja, menjauhkan mereka dari pendidikan, dan merusak kualitas hidup mereka dalam jangka panjang," tambahnya.
Dampak sosial dari judi online juga dirasakan dalam bentuk meningkatnya konflik dan perilaku kriminal. Ia menjelaskan bahwa kekalahan dari judi sering memicu masalah keuangan, yang kemudian menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, hingga bunuh diri. "Masalah ini sangat serius. Judi online tidak hanya merusak ekonomi keluarga tetapi juga bertentangan dengan ajaran agama Islam," tegas KH Chriswanto.
Menyinggung mentalitas ASN yang terlibat dalam perlindungan praktik judi online, KH Chriswanto menekankan perlunya ASN dengan akhlak baik. "ASN yang berakhlak baik akan mengutamakan prinsip kejujuran, keadilan, dan transparansi dalam menjalankan tugasnya. Mereka akan menjunjung tinggi integritas dan tidak mudah tergoda untuk berbuat curang," jelasnya.
Menurut KH Chriswanto, perhatian terhadap akhlak dalam seleksi dan pembinaan ASN dapat membantu pemerintah meminimalisir korupsi, kolusi, dan nepotisme. ASN yang memiliki akhlak mulia cenderung tidak terpengaruh untuk memperkaya diri sendiri, tetapi fokus pada melayani masyarakat dengan empati dan keadilan.
"Profesionalisme ASN bukan hanya soal kemampuan teknis, tetapi juga tentang sikap dan karakter yang baik. Dengan akhlak mulia, ASN bisa menjadi individu yang disiplin, bertanggung jawab, dan berkomitmen penuh pada pekerjaannya," pungkas KH Chriswanto.
Ia berharap agar perhatian pada akhlak ASN dapat membawa perubahan positif, menciptakan aparatur yang mampu melayani dan melindungi masyarakat dengan sepenuh hati.
